Budaya Sebagai Bungkus

POLITISASI kebudayaan bukanlah sebuah gejala baru. Dalam sejarah pembentukan banyak negara, kebudayaan sering menjadi kendaraan bagi pemenuhan target politik. Kebudayaan adalah salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan tokoh-tokoh politik dalam mengambil kebijakan dan bertindak.

Dalam kasus ini banyak seniman yang berbeda mazhab, sebagaimana dalam karya-karya mereka. Ada yang berprinsip bahwa seni dan budaya lepas dari kepentingan politik sesaat. Seni untuk seni adalah prinsip yang tidak dapat diganggu gugat. Bahkan banyak seniman yang rela dipenjara karena memegang teguh prinsip ini. Seniman seperti ini menolak “melacurkan” diri untuk kepentingan kekuasaan. Dia melepaskan diri dari kepentingan di luar seni, di luar kepentingan kebudayaan.

Bahkan lebih jauh, seniman aliran ini bukan sekadar mengambil posisi di luar kepentingan kekuasaan. Mereka malah menganggap kekuasaan sebagai salah satu aspek yang perlu dikritisi dalam kreativitas budaya. Alih-alih menggunakan “kapal” kesenian untuk mendukung kekuasaan, mereka malah menggunakan kapal tersebut untuk menghantam penyimpangan kekuasaan.

Perbedaan mazhab itu kadang melahirkan pertentangan di antara seniman selama bertahun-tahun bahkan melewati zamannya seperti pertentangan Lekra – Manikebu. Kubu yang mengambil posisi berseberangan, menilai seniman yang mendukung kekuasaan sudah melacurkan diri. Sementara seniman yang berada di dalam kekuasaan, menyampaikan argumen sendiri, antara lain dengan pandangan untuk ikut menyetir kekuasaan agar tetap berada pada jalurnya.

Barangkali berangkat dari situlah kecurigaan (istilah yang dipakai Salman S Yoga) Thayeb Loh Angen berawal. Dalam tulisannya, Thayeb mensinyalir kegiatan Expo Budaya Leuser 2010 sarat kepentingan politis. Agenda budaya yang berlangsung pada 26 – 31 Maret 2010 itu, hanya mengikutsertakan kabupaten/kota yang berada dalam rancangan wilayah Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS).

Melihat daerah yang terlibat dalam kegiatan budaya tersebut, wajar saja kecurigaan Thayeb muncul. Bisa jadi kecurigaan penulis novel “Teuntra Atom”  itu  berangkat dari terbatasnya kabupaten/kota yang terlibat dalam sebuah kegiatan budaya. Padahal, seperti yang disampaikan Salman S Yoga, budaya tersebut tidak memiliki tapal batas.

Kalau memang demikian, mengapa daerah lain yang lebih dekat dengan tempat pagelaran, seperti Bireuen, tidak ikut serta. Mungkin karena dianggap tidak serumpun. Atau mungkin juga ada pertimbangan lain yang tidak disampaikan Salman. Sayangnya dia tidak menyebutkan alasan tersebut dalam tulisannya saat menanggapi “su’uzon” sikap Thayeb. Seandainya sejak awal pertimbangan itu disampaikan ke publik, tentunya kecurigaan berlebihan tidak akan muncul.

Salman S Yoga membantan tudingan tersebut. Alasan yang disampaikan antara lain bahwa mereka bukanlah politisi. Salman dalam kapasitasnya sebagai yang juga koordinator pementasan Expo Budaya Leuser 2010 Persembahan Negeri Serumpun, mengklaim bahwa “Kami hanyalah pemersatu budaya dalam segala keunikannya masing masing”. Sebuah misi yang patut didukung oleh sebuah pihak bahkan di luar komunitas budaya.

Benar tidaknya misi tersebut, hanya Salman yang tahu. Namun bila kapasitas mereka di luar politisi yang dijadikan alasan, menurut saya hal itu kurang mendapatkan landasan yang kuat. Kita tidak perlu menjadi politisi untuk mendukung kegiatan yang berbau politis. Agenda budaya yang berbau politik tidak perlu digelar oleh politisi. Tetapi orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa saja mempunyai visi dan misi politik yang sama.

Saya bisa memahami kecurigaan Thayeb terhadap agenda budaya tersebut. Namun, saya sendiri tidak sependapat jika menuduh Expo Budaya tersebut sebagai kegiatan politis berbungkus budaya. Menurut saya itu tuduhan yang gegabah sebelum kita menangkap pesan yang jelas dari seluruh kegiatan tersebut.

Di masa lalu, para seniman berada di dalam lingkaran istana untuk kepentingan penguasa. Para penyair menulis puisi yang memuji raja atau sultan. Setiap syair-syair indah selalu diakhiri dengan suapan kepingan emas, sebagaimana yang digambarkan Amin Maalouf dalam Misteri Rubaiyat Omar Khayyam. Sementara di zaman Kesultanan Ustmaniyah di Turki, para pelukis sampah menusuk matanya dengan jarum agar mempunyai alasan kuat untuk tidak mengikuti keinginan sultan.

Kisah seperti itu, kendati dibungkus dalam karya sastra, benar adanya. Para penguasa ingin meninggalkan sejarah kejayaannya dalam karya seni kendati kadang tidak sesuai dengan kenyataan di masa lalu. Kisah seperti itu menjadi tema sentral dalam My Name is Red-nya Orhan Pamuk.

Terlepas dari kepentingan apa pun, sebuah agenda budaya perlu mendapat dukungan. Di tengah hiruk pikuk politik, agenda budaya masih mendapat tempat di tengah masyarakat. Bahwa kegiatan tersebut hanya sebuah bungkus, sejarah nanti yang akan membuktikannya. Sejarah mempunyai mekanisme penyaringan yang ketat untuk membedakan politik berbungkus budaya dengan budaya berbungkus politik.(*/ha/Ayi Jufridar)

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com