Blangpidie – Setelah tiga tahun satu bulan Pemerintahan Bupati Akmal Ibarhim SH dalam memimpin Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), sejumlah kalangan menilai pembangunan di daerah itu semakin terpuruk.

Koordinator Solidaritas Mahasiswa dan Masyarat Sigupai (Sommasi) Rifyal S.Sos, Kamis (29/4/2010) mengaku sangat prihatin melihat kondisi Abdya paskatiga tahun kepemimpinan Akmal-Syamsurijal. Salah satu indikatornya menurut Rifyal sebesar 90 persen Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Abdya masih ditunjang oleh bantuan pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sementara Sekjen Forum Komunikasi Pemuda Abdya (FKPA) Eddy Syahputra menilai, selama tiga tahun kepemimpian Akmal-Syamsurijal belum ada yang bisa dibanggakan, karena menurutnya Akmal belum bisa berpihak kepada rakyat.

Diakui Eddy, program yang dijalankan Akmal memang sangat bagus seperti program di bidang pertanian, untuk tahun pertama memang bisa dikatakan berhasil, akan tetapi untuk tahun kedua dan ketiga hasil pertanian mulai merosot jauh daripada tahun sebelum Akmal jadi Bupati. “Ini sungguh sangat merugikan rakyat khususnya para petani kecil,” ujar Edy.

Pihaknya berharap, di tahun-tahun terakhir masa kepemimpinannya, Akmal bisa mengupayakan yang terbaik buat rakyat Abdya pada umumnya dan jangan hanya memperhatikan para timsesnya yang setiap saat berlindung di bawah ketiak Akmal. “Kita bisa mengutip pernyataan Akmal dalam setiap pidatonya, Akmal selalu mengatakan kalau pilkada sudah berlalu, dirinya adalah Bupati rakyat Abdya, bukan bupati timsesnya,” kata Eddy.

Hal senada juga diungkapkan RS Darmansyah, Anggota DPRK Abdya dari Partai Golkar, Kamis (29/4/2010), pihaknya menilai Akmal gagal total dalam membangun Abdya selama tiga tahun terakhir.

Darmansyah mencontohkan, defisit anggaran yang melanda Abdya pada tahun 2009 lalu diatas Rp120 Miliar menandakan kurang lihainya pemimpin daerah dalam merancang ataupun memprogramkan rencana pembangunan ke depan. “Membangun suatu daerah harus terlepas dari faktor kepentingan kelompok,” ujarnya.

Bahkan salah seorang Anggota DPRK Abdya dari panitia anggaran mengatakan Abdya sudah sangat bangkrut. Hal tersebut menurutnya bisa dilihat dari plafon anggaran daerah yang diajukan oleh Pemkab Abdya dimana kebutuhan daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang ada. “Kebutuhan daerah sebesar Rp17 Miliar, sementara PAD yang tersedia hanya sebesar Rp15 Miliar,” jelasnya.

Dilanjutkan, membengkaknya kebutuhan daerah yang harus ditutupi oleh PAD tersebut karena banyak kebutuhan di instansi Pemkab Abdya yang tidak jelas, dalam plafon anggaran itu dijelaskan setiap instansi mengajukan anggaran untuk penyediaan jasa administrasi keuangan yang lumayan besar dan rata-rata di atas Rp1 miliar. “Kita tidak tahu apa artinya penyediaan jasa administrasi keuangan tersebut,” ujarnya.

Salah seorang Kepala Dinas dalam kabupaten Abdya menjelaskan, penyediaan jasa administrasi keuangan tersebut adalah untuk membayar uang lelah ataupun sekedar honor dan uang sabun para tenaga Bhakti yang ada di setiap kantor pemerintahan Abdya. “Kita memiliki tenaga bhakti yang lumayan besar jika dibandingkan dengan daerah lain,” jelasnya.

Karena tenaga Bhakti yang ada di daerah Abdya sangat besar lanjutnya, maka sudah sewajarnya rata-rata kantor mengajukan biaya penyediaan jasa administrasi keuangan diatas Rp1 miliar. “Itu sangat lumrah,” sebutnya.

Sementara itu, Asisten-II Setdakab Abdya yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan, Drs Ichsan, menolak memberi komentar dengan alasan dirinya merupakan orang birokrat dan tidak wajar untuk memberikan tanggapan terhadap penilaian yang diberikan masyarakat terhadap kepala daerah. “Maaf, kami tidak bisa komentar, biarkan rakyat yang menilai, kita akan lakukan yang terbaik untuk daerah ini dan jauh dari kepentingan pribadi maupun kelompok, semuanya demi rakyat,” katanya singkat.(*/ha/fri)

KOMENTAR