Nasib Muslim Rohingnya semakin mengkhawatirkan. Di negaranya sendiri dianggap sebagai illegal Citizens, dan di luar negara tidak diterima. Ribuan orang Muslim Rohingya menjadi korban pembantaian.

Tidak hanya itu, presiden Myanmar, Thein Sein melontarkan pernyataan kontroversial mengusir Muslim Rohingya sebagai penyelesaian konflik bernuasa etnis dan agama di negara itu. Bahkan dia menawarkan kepada PBB jika ada negara yang bersedia menampung mereka.

Bagi Direktur Global Future Institute, Jakarta, yang terjadi di Arakan ini bukan hanya Muslim Cleansing, tapi juga Budha Cleansing. Menurut pengamat internasional ini, yang menjadi korban bukan hanya masyarakat muslim maupun Budha, tapi juga terjadi benturan peradaban di Myanmar.

“Ada permainan korporasi tertentu yang berkolaborasi dengan Junta militer Myanmar,” kata penulis buku “Tangan-tangan Amerika di Pelbagai belahan Dunia” itu.

“Kayaknya, di Arakan ini pemicunya mirip dengan Ambon, sebuah masalah kriminal yang kemudian dipolitisasi. Untuk itu harus dipahami skema besarnya. Yang sesungguhnya terjadi adalah Cleansing masyarakat.” Tegas Hendrajit.

Berikut ini wawancara eksklusif Purkon Hidayat dari IRIB Bahasa Indonesia dengan Hendrajit, Direktur Global Future Institute Jakarta mengenai persoalan di balik tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim etnis Rohingya di Myanmar.

Kalau kita lihat dari perspektif korban, persoalan inikan sudah bertahun-tahun. Memang faktanya suku Rohingya ini merupakan mayoritas di Arakan, tapi dianggap sebagai illegal citizens. Bahkan kini, jumlahnya tinggal sejutaan karena sebagian sudah migrasi ke negara lain. Saya melihat persoalan ini, entah itu Karena yang Budha maupun Rohingya yang Muslim, bagi saya tetap sebagai prakondisi yang rawan di Myanmar sendiri. Jadi artinya ada sesuatu yang sebetulnya harus dilihat dari gambaran yang jauh lebih besar.

Saya amat menyayangkan baru-baru ini di Jakarta misalnya ada yang menyebut fenomena di Myanmar sebagai Muslim Cleansing. Bagi saya, ini bukan hanya Muslim Cleansing, tapi juga Budha Cleansing. Kalau melihat skema konfliknya mengarah pada konflik peradaban. Tapi intinya ini masuk pada desakan untuk menghantam pola rezim Myanmar sendiri. Kalau dilihat lebih jauh ada permainan korporasi tertentu yang berkolaborasi dengan Junta militer.

Saya lihat, selain mengorbankan warga dan masyarakat juga membenturkan peradaban. Dan kebetulan dalam konteks di Arakan ini yang memang kondusif adalah isu agama.

[quote]Tadi Anda menyebutkan adanya kolaborasi antara Junta militer dengan korporasi asing. Bagaimana bentuknya ? [/quote]

Pada tahun 1988, muncul sistem baru di Myanmar. Walaupun rezim otoriter militer yang memimpin, tapi Myanmar menggunakan sistem pasar. Ketika itu ada undang-undang baru yang namanya The Union of Myanmar Foreign Investment Law. Payung hukum ini adalah perlindungan terhadap sektor eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas alam yang melibatkan korporasi-korporasi asing.

Pada kasus Arakan ini adalah pertarungan soal minyak dan gas bumi. Pada tahun 2005, perusahaan gas Cina menandatangani kontrak gas dengan pemerintah Myanmar untuk mengelola eksplorasi minyak.

Kita harus lihat, sebagaimana kasus yang terjadi di Indonesia seperti di Sampang, Mesuji dan lainnya yang menunjukkan bahwa konflik-konflik horizontal menandakan ada sesuatu yang yang diincar dari sisi geopolitik. Yang menarik dari sisi rezim militer di Myanmar dari era Ne Win hingga sekarang ini, ternyata melibatkan perusahaan asing semacam Chevron AS maupun Total Perancis, padahal kedua negara ini kan di permukaan mengangkat isu hak asasi manusia. Jelas ada pertarungan bisnis yang bermain melalui pintu belakang dari rezim militer Myanmar.

Saya melihat konflik soal Islam dan Budha yang belakangan ini semakin memanas, bahkan ada istilah konyol dari presidennya, “Udah saja Rohingya itu diusir dari Myanmar,” Masalah ini harus dilihat sebagai hilir saja, hulunya adalah adanya satu hal yang diincar di Arakan yaitu minyak dan gas alam.

[quote]Jadi Arakan ini menyimpan sumber daya migas yang besar ya ?[/quote]

Cukup besar ya saya kira. Dengan dasar itu, eksplorasi minyak dan gas bumi itu menjadi incaran bukan hanya Cina tapi juga AS. Apalagi Chevron leading bermain di situ, ada juga Petro China, Tiongkok Petroleum, Petronas Malaysia dan lain.

Repotnya rezim militer ini memproteksi lewat undang-undang The Union of Myanmar Foreign Investment Law. Cina dan beberapa negara yang diluar AS dan Eropa Barat kelihatannya lebih unggul. Sementara AS ketinggalan. Nah, yang menarik masalah Muslim di Arakan ini cenderung memberi ruang bagi pendekatan symmetric Bill Clinton yang diterapkan oleh Obama dan Hillary Clinton. Dengan dasar, “Konflik wilayah itu perlu advokasi hak asasi manusia nih, LSM, LSM perlu masuk.” Dari pintu ini, mereka masuk dengan memakai konflik Islam dan Budha tersebut. Tapi tampak sasaran strategisnya adalah sama yaitu penguasaan minyak dan gas bumi.

Berkaitan dengan stetemen presiden Myanmar, Thein Sein yang mengatakan bahwa penyelesaian kasus konflik bernuasa etnis dan agama di Myanmar adalah mengusir muslim etnis Rohingya dari negara ini. Bahkan dia menawarkan kepada PBB jika ada negara yang bersedia menampung mereka. Anda melihatnya seperti apa masalah ini ?

Sebetulnya kalau dilihat dari konteks pernyataan presiden Myanmar yang menunjukkan kekonyolan-kekonyolan yang tidak didasari oleh satu kerangka yang benar, tapi itu malah menjebaknya dalam pertarungan besar. Dia sudah masuk ke dalam perangkap The Clash of Civilizations. Sebab kalau dasarnya adalah ideologis dalam kerangka kontraskema global harusnya dia enggak memakai istilah-sitilah itu. Dia justru masuk ke dalam perangkap itu. Di sana, seakan-akan Islam dan Budha bertempur, padahal dua-duanya korban.

Kalau kita lihat dalam konteks skema ini, modus dari rezim militer memproteksi korporasi model Total, Chevron, Petrochina dan lain-lain. Itu caranya ekstrim seperti pembakaran desa-desa. Nah di sana, warga yang menjadi korban. Cleansing yang paling efektif tanpa melibatkan penguasa adalah konflik agama. Kalau di Indonesia mungkin Cleansing agama tidak laku, tapi Cleansing suku sama dasyatnya. Malah lebih efektif karena mereka paham betul masalah kesukuan di Indonesia lebih mudah disulut daripada masalah agama. Di Burma ini terperangkap masalah tersebut.

Di sini, pernyataan presiden Myanmar justru membuatnya masuk ke dalam perangkap. Yang menarik sikap seperti Aung San Suu Kyi walaupun dalam bahasa yang agak terselubung, ia menyatakan bahwa etnis Muslim jadi sasaran. Seharusnya dia menegaskan bahwa Budha juga jadi korban.

[quote]Maksudnya jadi korbannya gimana ?[/quote]

Maksudnya dalam skema korporasi global itu. Misalnya yang terjadi di Papua, yang disasar adalah benturan antarasuku dari tujuh suku itu. Dalam urusan duit aja bisa pecah apalagi urusan yang melibatkan simbol-simbol tradisional kesukuan masing-masing.

Kayaknya, di Arakan ini pemicunya mirip dengan Ambon ya, sebuah masalah kriminal yang kemudian dipolitisasi. Untuk itu harus dipahami skema besarnya. Yang sesungguhnya terjadi adalah Cleansing masyarakat.

Ini pra kondisi dari sesuatu yang dulunya tidak bisa ditangani secara tepat dalam konteks keadilan antara mayoritas dan minoritas yang menjadi bom waktu. Dan bom waktu itu meletus jika prakondisi ini dipicu. Nah triggering factor itu kan enggak mungkin alami seperti sekarang ini. Jika terjadi benturan maka daerah itu akan dinyatakan sebagai kawasan darurat, menjadi close area. Nah di situlah agenda sebenarnya baru dimunculkan. Makanya harus dipahami apa agenda besar sebenarnya.

Yang disayangkan dalam rezim militer mulai dari Ne Win sampai sekarang ini yang seakan-akan sosialis negara justru pada dasarnya kapitalis negara. Sejatinya, dengan undang-undang The Union of Myanmar Foreign Investment Law, Myanmar pada dasarnya sedang mengarah pada pasar, tapi di bawah kendali penuh negara. Dan dia memproteksi korporasi-korporasi untuk berkolaborasi dengan penguasa. Tentu dengan segala bayaran sosialnya.

Kebetulan korporasi yang masuk seperti Chevron, Total, PetroChina dan sebagainya, isi kepalanya bukan hanya sebagai Company. Seperti juga Freeport, pikiran korporasi ini seperti negara. Jadi ketika menentukan lokasi seperti Arakan itu perhitungannya bukan feasibility study lahan bisnis saja, tapi geopolitiknya dihitung juga seperti komposisi populasi penduduk. Kalau itu masih wajar. Karena semua itu harus memenej. Tapi yang ada dipikiran opensif jahat korporasi itu adalah “Apa yang bisa dimainkan” dari fakta-fakta yang ada. Kasarnya, “kalau diadu domba mainkannya bagaimana?” Nah komposisi-komposisi ini sudah dihitung oleh mereka. Selain perlunya politik pemilihan lokasi juga yang harus dilihat adalah Winning Coalition dari korporasi itu. (IRIB Indonesia)