Banda Aceh – Rendahnya serapan APBA yang berakibat pada lambatnya proses pembangunan Aceh sepanjang empat tahun terakhir, dinilai sebagai indikator jelas bahwa Pemerintahan Aceh memang pantas mendapat rapor merah. Hal ini diungkapkan puluhan mahasiswa yang terhimpun dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dalam aksi demonstrasi yang digelar di halaman gedung DPRA, Rabu (4/8) sore.
“Sepanjang empat tahun terakhir, Pemerintahan Irwandi-Nazar masih terus berkutat dengan masalah yang sama, yakni tak mampu menghabiskan anggaran,” kata Ketua Umum KAMMI Muhammad Muaz Munauwar dalam orasinya.
Muhammad juga menilai, meski persoalan ini sudah menjadi persoalan klasik, tetapi Pemerintah Aceh terkesan acuh tak acuh untuk membenahinya. Ini menandakan Pemerintah Aceh tak mampu mengelola APBA untuk kesejahteraan rakyatnya.
Muhammad menjelaskan, alasan yang sering dikemukan eksekutif, seperti para kontraktor belum menarik uang muka kerja sehingga berimbas pada minimnya tampilan daya serap, dinilainya tidak objektif. Pada 2010 misalnya, dia justru menilai bahwa memang masih banyak proyek yang belum terlaksana di lapangan.
Itu sebabnya, KAMMI mendesak DPRA segera memanggil eksekutif guna menjelaskan persoalan rendahnya daya serap untuk realisasi pembangunan Aceh ini. “Tapi sayangnya, DPRA sebagai lembaga wakil rakyat juga terkesan loyo,” katanya.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi A DPRA Adnan Beuransyah yang menanggapi tuntutan KAMMI mengatakan, lembaga DPRA tak seperti yang disangkakan dan disebut mahasiswa. “Kami tetap mengawasi pelaksanaan pemerintahan di Aceh,” katanya.
Menurut Adnan, rendahnya serapan realisasi APBA ini memang tak bisa dibiarkan. Bahkan dia juga merasa heran. “Jika dulu dikatakan di DPRA bukan orang dalam, tapi saat ini isinya sudah banyak orang dalam. Saya juga bingung, siapa sebenarnya yang salah, eksekutif atau legislatif,” katanya.
Selain itu, terkait rendahnya serapan anggaran ini, Adnan juga menyarankan para mahasiswa untuk melakukan klarifikasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh untuk memastikan berapa persisnya serapan anggaran dan dari mana sumber serapan itu, belanja aparatur atau memang belanja publik. “Aspirasi ini kami nilai sebagai masukan positif bagi DPRA, dan kami akan menampungnya serta berterima kasih pada mahasiswa,” kata politisi Partai Aceh itu.(*/ha/cdn)
