Blangpidie – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) menolak usulan Bupati Akmal Ibrahim untuk membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Alasannya, proyek itu terlalu dipaksakan.

Penolakan itu disampaikan oleh mayoritas anggota dewan, khususnya Fraksi Aceh (Gabungan PA, PAN, GOLKAR, PPP dan PMB). Mereka menolak dan tidak sependapat jika PKS tersebut dibangun dengan dana pemerintah baik APBK, APBA, APBN maupun Otsus.

Berdasarkan hasil keputusan rapat DPRK Abdya tanggal 5 Maret 2010 lalu, DPRK Abdya mendukung sepenuhnya pembangunan PKS diserahkan sepenuhnya pada swasta, apalagi diketahui beberapa pengusaha baik lokal maupun luar Abdya sudah mengajukan permohonan untuk mendirikan pabrik kelapa sawit itu. “Kita lebih percaya pada swasta, disamping tidak menyerap dana pemerintah juga sangat mudah untuk kita awasi,” ujar anggota dewan dari Partai Bulan Bintang, Samsul Bahri.

Anggota dewan dari Partai Aceh, Samsuar, juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, dana Otsus yang telah diplotkan oleh Gubernur Aceh untuk Abdya lebih bermanfaat digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan ataupun irigasi dan dengan perimbangan pembangunan di seluruh wilayah, karena Abdya terdiri dari sebilan kecamatan yaitu, Babahhrot, Kuala Batee, Jeumpa, Susoh, Blangpidie, Suaq Setia, Tangan-Tangan, Manggeng dan Lembah Sabil. “Pembangunan jangan difokuskan pada satu daerah saja, karena Abdya bukan cuma milik Kecamatan Kuala Batee, daerah asal Bupati,” tegasnya.

Samsuar menilai, sampai memasuki usia kedelapan tahun pemekaran Kabupaten Abdya, kondisi sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan irigasi masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah pemekaran lainnya. “Kita minta keseriusan Pemkab memperhatikan hal ini, jika tidak mampu alangkah baiknya Akmal mundur saja dari jabatannya,” lanjut Samsul.

Dewan Abdya yang tergabung dalam Fraksi Aceh berharap Akmal bisa berfikir jernih dan tidak memaksakan kehendak serta lebih peka dengan kondisi masyarakat. “Kita berharap bupati tidak mengedapan ego pribadi,” kata Jufri Hasan, anggota dewan dari Partai Amnah Nasional.

Penolakan pembangunan PKS itu juga disampaikan Komite Peralihan Aceh (KPA)) Wilayah Blangpidie. Penolakan tersebut disampaikan langsung Juru Bicara (Jubir) KPA Wilayah Blangpidie Tgk Zainal Cot, Minggu (7/3). Menurutnya pada prinsip awal KPA Wilayah Blangpidie setuju saja PKS dibangun di Abdya asalkan jangan dengan sumber dana APBK, APBA, APBN atau dana  Otsus.

Dana otsus ataupun sumber pemerintah lainnya tambah Zainal akan lebih bermanfaat bagi masyarakat ramai jika dibangun jalan, jembatan ataupun irigasi. “Haruskah petani menunngu hujan turun untuk mengairi sawah mereka?” tanyanya.

Demikian juga dengan ungkapan yang disampaikan penasehat KPA Wilayah Blangpidie TR Kamaluddin atau biasa disapa Tgk Yong. Ia berharap Pemkab Abdya jangan mempertahankan prinsip karena ujung-ujungnya masyarakat kecil yang dirugikan. “Kita harap Akmal jangan pertahankan ego, jangan lagi saling berbantah, lebih baik mundur selangkah untuk maju seribu langkan,”  tandas Tgk Yong.

Terkait masalah itu, Asinten-II Setdakab Abdya Drs Ichsan yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan yang dihubungi Harian Aceh terpisah menolak memberi komentar dengan alasan itu hak mutlak Bupati untuk menjawabnya. “Kami belum dapat informasi tentang rapat khusus dewan menolak rencana itu,” katanya.(fri)

(Harian Aceh)