Jeuram — Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, terus memacu pertumbuhan investasi dengan pemanfaatan maksimal sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan komoditas unggulan di wilayah itu.
“Tentunya dalam menciptakan iklim investasi yang baik, peran dan tangung jawab semua pihak dalam memacu pertumbuhan investasi sangat dibutuhkan,” kata Sekretaris Daerah Pemkab Nagan Raya T Zamzami di Jeuram, Jumat (9/11).
Kabupaten Nagan Raya memiliki sejumlah sektor unggulan yang dapat dimanfaatkan seperti perkebunan, pertanian, perternakan, kehutanan serta bahan galian seperti emas, tembaga, batubara, dolomit, granit, lempung, marmer dan situ.
Dari sektor perkebunan kata dia, komoditas sawit merupakan produksi terbesar dari hampir 200 ribu hektare luas areal perkebunan dengan produktivitas 24 ton/hektare, mengalahkan komoditas lain seperti karet, kakao dan kelapa.
Karena itu, Pemkab Nagan Raya membuka peluang investasi kepada pihak ketiga untuk mengelola pabrik pengolahan kelapa sawit milik pemeritah daerah untuk dapat menampung produksi petani yang mengelola sekitar 75 ribu hektare perkebunan sawit.
“Dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam ini perlu membangun satu unit pabrik pengolahan kelapa sawit milik pemerintah daerah untuk menampung semua produksi masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakan, sektor pertanian dari total 24.698 hektare areal persawahan dengan produktivitas 6,8 ton/hektare sudah mampu menghasilkan padi 160.450 ton hingga panen gaduh 2012 dengan serapan tenaga kerja 29 persen dari total penduduk setempat.
Sementara dari sektor kehutanan kata dia, mampu menghasilkan kayu gergajian dengan kapasitas 3.361 meter kubik/tahun, namun bila sektor ini dijadikan unggulan penanaman modal masih memerlukan kajian lebih mendalam agar tidak terbentur dengan peraturan pengolahan hutan.
Amanah undang-undang penanaman modal nomor 25/2007 membuka peluang bagi pemilik modal berinvestasi di dunia usaha, sementara Nagan Raya merupakan salah satu daerah yang memiliki hutan terluas di provinsi ujung barat Indonesia itu.
“Sektor kelautan dan perikanan belum dapat dijadikan sektor unggulan pemerintah, dengan produksinya selama ini hanya menjadi unggulan skala lokal memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya. (ant)
