Bireun, Seputar Aceh – Kordinator Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK), Mukhlis Munir kepada wartawan Rabu (2/12) mengatakan, pembangunan sejumlah sarana dan prasarana menjelang Pekan Olahraga Propinsi (Porprov) Aceh ke XI di Bireuen 2010 mendatang ditenggarai sarat penyimpangan akibat adanya intervensi pejabat Bireuen serta pengurus KONI setempat.
Pasalnya, pelaksanaan puluhan paket pekerjaan itu dimonopoli oleh rekanan tertentu dan dituding dekat dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Bireuen. Bahkan, disinyalir dana sebesar Rp7 miliar dari Rp12 miliar yang dialokasikan Pemerintah Aceh untuk persiapan fasilitas even olahraga itu diduga telah ludes terkuras, melalui proyek Penunjukan Langsung (PL) dan swakelola yang tidak obyektif.
“Hasil amatan kami, pekerjaan pembangunan sarana Porprov Aceh yang di PL-kan untuk kroni pejabat. Bahkan, beberapa di antaranya ditangani langsung oleh oknum pengurus harian KONI Bireuen. Bahkan hampir seluruh proyek Porprov NAD tersebut dimonopoli, dengan kedok serta melibatkan pihak kontraktor tertentu,” beber Mukhlis.
GaSAK juga mengaku menemukan indikasi mark up dalam pengelolaan miliaran dana Porprov. Di antaranya, terang Muklis, sejumlah sarana cabang olahraga yang masih bisa dipergunakan dan hanya butuh rehabilitasi, namun dibangun baru agar dapat menyerap anggaran dengan jumlah lebih besar.
”Selain itu, kami juga menerima informasi, adanya keterlibatn para pejabat dan staf Disporabudpar yang aktif menangani langsung proyek sarana Porprov ke XI,” kata Muklis.
Pernyataan yang serupa juga dikatakan Ketua Forum Koalisi Masyarakat Aceh Reformasi (KaMar) Bireuen, Abdul Manan Isda. Menurutnya, proses PL dalam penentuan rekanan pelaksana sejumlah paket proyek Porprov berlangsung begitu tertutup. Menurutnya, hanya kontraktor tertentu yang ikut terlibat, terutama pihak yang dekat dengan pejabat teras dan pengurus KONI Bireuen.
“Ada beberapa fasilitas yang sudah ada dan hanya perlu penambahan dan direhabilitasi, bukan dibangun baru lagi,” kata Abdul Manan. Fasilitas yang dibangun ulang tersebut antara lain, pembangunan MCK di SMK Negeri I Bireuen serta sejumlah lokasi lain.
Ketua Seksi Prasarana Porprov Aceh, Buchari membantah keras adanya intervensi dalam penunjukan rekanan terkait pelaksana proyek tersebut. Menurutnya, seluruh kontraktor yang menangani pembangunan sarana dan prasarana Porprov itu sesuai mekanisme PL, dan merupakan hasil seleksi serta telah dipercayakan mampu menyelesaikan pekerjaan.
“Semua itu tidak benar, semua perusahaan yang ditunjuk telah dipercayai mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi. Dan saya kira masih wajar-wajar saja, karena tidak melanggar aturan mekanisme serta ketentuan Keppres,” jelas Buchari.
Ketua Pelaksana Porprov Aceh, Nasrullah Muhammad yang dihubungi secara terpisah mengatakan, hingga saat ini belum mengatahui terkait persoalan tersebut. “Akan saya cek kembali, tapi sejauh ini belum ada para pejabat yang mengintervensi serta melakukan manopoli terhadap proyek Porprov di Bireuen,” kata Nasrullah.
Ia juga mengatakan semua pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan menjelang Porprov itu melibatkan sebagian besar perusahaan yang ada di Bireuen. [sa-ful]
