Ramallah — Pemerintah Palestina, Rabu (5/12) mengatakan pihaknya dalam waktu dekat ini akan mendatangi Dewan Keamanan PBB dan meminta institusi tersebut untuk mengeluarkan resolusi pembekuan pembangunan pemukiman baru Israel.
Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan, rencana Israel untuk membangun 3.000 rumah baru di kawasan Jerusalem Timur (proyek E-1) serta pemukiman baru lainnya di Gaza dan Tepi Barat ( proyek Ramat Shlomo dan Givat Hamatos) merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan damai yang disponsori tim kwartet (AS, PBB, UE dan Rusia).
Bahkan, dengan tegas, Abbas mengatakan, jika rencana pembangunan pemukiman baru Israel itu tidak distop, maka solusi dua negara hidup berdampingan dengan damai, tidak akan terealisasi.
“Jangan bicara soal perdamaian, jangan juga bicara soal solusi dua negara. Rencana pembangunan pemukiman baru Israel di wilayah E-1 dan Givat Hamatos jelas-jelas merusak semua proses perdamaian yang selama ini berlangsung,” kata staf ahli Abbas, Saeb Erekat kepada AP seperti dikutip Yahoo News, Rabu (5/12). (prlm)
