Home Berita Pengembalian Pegawai KIP Bireuen ‘Diduga Tak Bisa Diajak Kerjasama Mark-Up Dana Lebih’

Pengembalian Pegawai KIP Bireuen ‘Diduga Tak Bisa Diajak Kerjasama Mark-Up Dana Lebih’

Bireuen – Pengembalian pegawai KIP ke Pemkab Bireuen baru-baru ini diduga terkait dengan mark-up pertanggungjawaban dana distribusi logistik Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden senilai Rp800 juta tahun 2009.

“Mereka dikembalikan ke Pemkab Bireuen karena tidak bisa diajak kerjasama dalam hal membuat pertanggungjawaban dana distribusi logistik Pemilu yang lebih untuk di mark-up,” kata salah satu sumber, Minggu (11/4/2010).

Sumber itu mengatakan, untuk distribusi logistik Pileg dan Pilpres disediakan dana sekitar Rp800 juta. Namun dalam pelaksanaannya dana itu tidak terserap semuanya. Karena itulah kemudian satu truk pengangkut logistik disewa Rp800 ribu. Sementara biaya sewa truk lazimnya –misalnya paling jauh ke Samalanga—hanya Rp400 ribu.

Diduga anggota KIP tetap melakukan mark-up harga sewa truk, sehingga dana yang tidak terserap itu tetap habis. Pertanggungjawaban dana tersebut kemudian disampaikan ke KPKN Lhokseumawe. “Karena dana itulah terjadi cek-cok antara pegawai sekretariat dengan anggota KIP, hingga mereka disingkirkan,” jelasnya.

Ketua KIP Bireuen, Ali Basyah Puteh yang dicoba hubungi melalui telepon seluler kemarin tidak berhasil dihubungi. Sementara anggota KIP Mukhtaruddin mengatakan, dia tidak berhak menjawab hal itu karena wewenang sang ketua.

Ketika didesak apakah ada persoalan dalam hal pertanggungjawaban dana distribusi logistik Pileg dan Pilpres 2009, Mukhtaruddin enggan menjawab. Tapi, pada bagian akhir hubungan telepon ia mengatakan sejauh yang diketahuinya tidak ada persoalan soal pertanggungjawaban dana tersebut.

“Tidak ada persoalan pertanggungjawaban dana distribusi logistik. Kalau ada pegawai yang dikembalikan ke Pemkab Bireuen tidak ada hubungan dengan dana itu. Pegawai di sekretariat Bireuen perlu peremajaan. Terlebih menghadapi Pemilu gubernur tahun 2011,” katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen telah mengembalikan lima pegawai sekretariat KIP ke Pemkab Bireuen. Pengembalian yang dilakukan KIP Bireuen menimbulkan pertanyaan dan dihubung-hubungkan dengan dugaan adanya masalah serius di lembaga penyelenggara Pemilu itu.del

KOMENTAR

Exit mobile version