Banda Aceh – Hasil survei menyatakan Kota Sabang (Pulau Weh) mendapat peringkat terbaik dalam tata kelola ekonomi daerah (TKED), karena meningkatnya angka pada lima indikator dari sembilan yang disediakan.
Direktur Ekonomi Program The Asia Foundation (TAF) Erman A Rahman di Banda Aceh, Rabu, menjelaskan dari hasil survei ekonomi terkait dengan TKED di Aceh dan Nias menunjukkan bahwa Kota Sabang berhasil naik dari peringkat ketiga menjadi peringkat pertama.
Kota Sabang berhasil menempati peringkat pertama karena enam dari sembilan indikatornya mengalami peningkatan peringkat, dan hanya satu indikator yang sedikit mengalami penurunan yakni indikator peraturan daerah, dari peringkat lima turun menjadi peringkat kedelapan.
Sementara dua indikator lainnya berhasil dipertahankan peringkatnya adalah infrastruktur daerah tetap diperingkat keempat dan perizinan usaha tetap berada diperingkat utama, jelas Erman, saat menjadi pembicara pada rapat koordinasi bidang perekonomian se-Aceh diBanda Aceh.
Adapun indikator yang dipilih dalam survei ini adalah infrastruktur daerah, program pengembangan usaha swasta, akses lahan, interaksi pemda dengan pelaku usaha, biaya transaksi, kapasitas dan integritas kepala daerah, perizinan usaha, keamanan dan penyelesaian konflik dunia usaha dan peraturan daerah.
Selain itu, sebut Erman ada dua kabupaten yang mengalami peningkatan peringkat yang sangat drastis sementara yakni Aceh Tamiang dan Bireuen, sedangkan sebaliknya, Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Langsa mengalami penurunan yang signifikan.
Kabupaten Bireuen hanya menempati peringkat ke-18 pada tahun 2008, tapi berhasil naik ke peringkat keenam tahun 2010. “Hal ini diakibatkan kenaikan peringkat yang drastis dalam tujuh dari sembilan indikator TKED, kecuali dalam hal program pengembangan usaha swasta dan peraturan daerah yang sedikit menurun,” kata Erman.
Untuk Kabupaten Aceh Tamiang pada TKED tahun 2008 menduduki peringkat kedua dari bawah, sekarang naik menjadi peringkat kesembilan. Hal ini dikarenakan kabupaten ini menduduki sepuluh besar untuk tiga indikator dengan bobot tertinggi, yaitu infrastruktur, program pengembangan usaha swasta dan akses lahan.
Sebaliknya Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Langsa yang pada tahun 2008 merupakan peringkat pertama dan keempat, mengalami penurunan yang sangat drastis ke peringkat 14 dan 17.
Survei TKED di Aceh dan Nias ini bertujuan memberikan gambaran mengenai iklim usaha di kabupaten/kota.
Menurut Erman, survei itu mencoba menggambarkan TKED di masing-masing kabupaten/kota dengan sembilan indikator yang berada dalam kontrol langsung pemerintahan daerah, sehingga jika ada bobot yang turun, bisa langsung dicarikan solusinya.
Survei ini diharapkan dapat digunakan sebagai basis bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan reformasi tata kelola pemerintahan.(*/ha/ant)
