Takengon – Empat asosiasi kontraktor di Aceh Tengah membuat laporan ke polisi. Mereka menilai pelaksanaan tender di negeri Malem Diwa itu bermasalah. Keempat asosiasi itu adalah Gapensi, Gapeknas, Aspecindo dan Aksindo.

Laporan ke pihak kepolisian dilakukan pekan lalu, Jumat 23 April 2010. Surat laporan bernomor istimewa itu ditandatanganiKetua Gapensi Arwin Mega, Ketua Gapeknas Surya Bakti, Ketua Aspecindo Suhatsyah RK, Ketua Aksindo Ismail Jack.

Pelaporan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas proses lelang dana Otonomi Khusus (Otsus) 2010 yang dinilai terindikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tengah, Drs Amir Hamzah, MM dan Ketua Panitia Tender, Muhammad Iksan Siregar, SH.

Dalam surat laporan ke Kapolres Aceh Tengah dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takengon tersebut disebutkan bahwa para pelapor pada 4 Maret 2010 lalu pernah menjumpai Kadis PU Aceh Tengah untuk membicarakan pelaksanaan tender proyek APBA Otsus dan APBK 2010.

Kadis yang juga ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Tengah tersebut kemudian menyuruh pelapor untuk menghadap Muhammad Iksan Siregar, SH selaku Ketua Panitia Tender.

Setelah menjumpai Muhammad Iksan Siregar, SH selaku Ketua Panitia Tender, Dalam surat laporan tersebut beruliskan pokok penjelasan Ketua Panitia Tender yang berbunyi, “Saya (Ketua Panitia Lelang) diperintahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mengkoordinir fee proyek tahun 2010”.

Keempat asosiasi kontraktor di Aceh Tengah tersebut menyatakan pemenang tender yang pengumumannya diterbitkan tanggal 22 April 2010 dapat dipastikan telah terjadi KKN, hal ini terbukti dari penjelasan Ketua Panitia Lelang, Muhammad Iksan Siregar, SH.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, para pelapor memohon agar Kapolres dan Kejaksaan Negeri Takengon secepatnya mengusut tuntas secara hukum terkait dugaan penyimpangan tersebut.

Surat laporan tersebut juga ditembuskan kepada Presiden RI, Gubernur Aceh, Polda Aceh, Kajati Aceh dan puluhan lembaga lainnya termasuk KPK dan Satgas Mafia Hukum di Jakarta.(*/ha/zun)

KOMENTAR