PEMERINTAH Turki mendesak para eksekutif situs jejaring sosial Twitter untuk membuka kantor cabang dan membayar pajak negara itu, setelah situs tersebut sempat diblokir selama dua pekan akibat memuat bocoran rekaman terkait skandal korupsi pejabat.
Blokir itu dicabut 10 hari lalu karena Mahkamah Konstitusi Turki menyebutnya tidak sah. Sebelumnya, Perdana Menteri Tayyip Erdogan menuduh Twitter yang berbasis di San Fransisco sebagai “pengemplang pajak”.
“Twitter, YouTube, Facebook, mereka ini adalah perusahaan internasional. Mereka adalah perusahaan yang didirikan untuk mencari profit,” ujarnya.
“Kami akan berurusan dengan mereka, dan mereka ke sini harus seperti setiap perusahaan internasional lainnya dan patuh pada konstitusi, hukum dan aturan pajak negara ini.”
Seorang pejabat senior Turki mengatakan kepala kebijakan global Twitter, Colin Crowell, melakukan pembicaraan di Ankara dengan tujuan untuk membuka saluran komunikasi yang lebih baik.
“Tujuan kami adalah agar perusahaan itu membayar pajak dan memenuhi tuntutan wajar Turki agar membuka kantor perwakilan di sini,” kata pejabat yang tak disebutkan namanya itu, Senin (14/4/2014).
Pemerintah Turki memperkirakan Twitter bisa menghasilkan pendapatan US$35 juta setahun dari iklan di negara tersebut, dan belum ada yang dikenakan pajak. (beritasatu)
