Jantho – Pemerintah Aceh diminta untuk mengusut tuntas masalah pendangkalan aqidah yang selama ini kerap terjadi di beberapa wilayah di Aceh. Hal tersebut guna menghilangkan keresahan di kalangan masyarakat.

“Segala kegiatan yang meresahkan masyarakat harus diusut tuntas oleh pemerintah,” ungkap Ketua DPW PKS Aceh Tgk. H. Ghufran Zainal Abidin, Rabu (29/9) seusai membuka pengobatan gratis di Gampong Blang Cut, Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar.

Pendangkalan aqidah yang terungkap di sejumlah daerah, seperti di Aceh Barat diyakininya masih berlanjut. Dia juga menduga para misionaris masih berkeliaran untuk mengubah kepercayaan dan keyakinan masyarakat Aceh.

Dia menilai Pemerintah Aceh terkesan lamban menangani masalah tersebut. Pasalnya, berbagai macam alat peraga maupun buku-buku pelajaran yang berisi ajaran agama tertentu masih bebas masuk ke sekolah tanpa adanya seleksi dari pihak Dinas Pendidikan.

“Kami juga meminta ulama dan tokoh agama tidak tinggal diam terhadap aksi pendangkalan aqidah yang telah menyebabkan sejumlah warga Aceh keluar dari agama Islam,” pinta Ghufran.

Ghufran juga meminta umat Islam di Aceh meningkatkan pengawasan terhadap kelompok-kelompok atau individu yang datang ke daerahnya.

“Masyarakat harus menjaga kekompakan di tingkat gampong agar segala bentuk kejahatan yang meresahkan tidak mudah masuk. Selain itu, juga untuk menjaga kedamaian yang selama ini telah terbentuk di Aceh,” harapnya.

Jaga keharmonisan

Sementara politisi PKS lainnya, Moharriadi meminta warga non muslim menjaga keharmonisan beragama di Aceh.

“Kami menyesalkan pernyataan para pendeta yang menyimpulkan pendangkalan aqidah di Aceh selama ini ulah provokator, seperti halnya masalah pendangkalan aqidah ummat di Meulaboh. Sementara kejadian terakhir berupa aksi gelap penyebaran buku yang melecehkan Islam seperti yang ditemukan di Bireuen bukanlah akar masalah sebenarnya,” kata anggota Komisi G DPRA dari PKS itu, Rabu (29/9).

Menurutnya, tidak sepatutnya warga non muslim menginjak kehormatan rakyat Aceh yang sudah memeluk Islam dengan mengajak keluar dari aqidah mereka.

“Khusus kepada Bupati Aceh Barat, kami (dewan-red) meminta untuk menyelidiki masalah ini. Dengan begitu diketahui penyebab terjadinya kristenisasi di wilayah tersebut,” pinta Mohariadi.

Dewan, tambah Moharriadi lagi, meminta pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten untuk segera mengambil langkah yang tegas untuk menyelesaikan masalah pendangkalan aqidah di Aceh. ((ha/mrd/mrz)

KOMENTAR