ANGGOTA Komisi E DPR Aceh Tgk Mahyaruddin Yusuf meminta Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM) provinsi itu transparan dalam seleksi penerima beasiswa pendidikan dari pemerintah daerah setempat.
“Tim seleksi yang akan ditunjuk oleh LPSDM untuk seleksi penerima manfaat, harus benar-benar orang yang kredibel dan profesional di bidangnya sehingga calon penerima beasiswa yang akan diluluskan benar-benar karena kemampuan bukan karena kedekatan,” katanya di Banda Aceh, Minggu (2/1/2014).
Ia mengatakan tim seleksi calon penerima tersebut harus jelas dan perlu diumumkan kepada publik seperti pengumuman yang dilakukan LPSDM sebelumnya sangat transparan.
“LPSDM juga harus membuka kesempatan kepada seluruh calon penerima beasiswa agar dapat menyanggah jika merasa tidak puas dengan hasil seleksi yang mereka terima,” katanya.
Di sisi lain, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Aceh itu mengatakan dengan status Aceh yang menerapkan syariat Islam maka sepantasnya pemerintah Aceh mengutamakan beasiswa ke negara-negara timur tengah dengan konsentrasi studi bidang keagamaan.
“Jika untuk sektor pertanian dan perkebunan dan juga sektor ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin arahnya lebih ke negara-negara eropa dan negara-negara asia seperti Jepang, China dan Korea untuk ke Amerika Serikat mungkin tidak perlu, biayanya terlalu besar,” katanya.
Mahyaruddin juga meminta LPSDM Aceh untuk membuat data lengkap mahasiswa penerima beasiswa pemerintah Aceh dan juga memberikan batas waktu bagi penerima mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.
“Apabila tidak mampu menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang telah diberikan, maka Pemerintah Aceh tidak perlu membiayainya lagi. Mereka yang mendapat beasiswa harus jelas kapan masuk dan selesai studi,” katanya.
Pihaknya juga berharap penerima beasiswa tersebut kreatif sehingga tidak hanya mengandalkan pekerjaan dari pemerintah, tetapi mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lainnya.
“Kalau kemudian mereka kembali dan mengharapkan pekerjaan dari pemerintah maka rugi saja pemerintah memberikan beasiswa kepada mereka, karena itu mereka harus mampu membuka lapangan kerja baru,” demikian Mahyaruddin. (ant)
