Banda Aceh – Aceh menduduki peringkat 18 nasional atau di bawah Provinsi Papua Barat terkait tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) pada tahun ini. Salah satu pemicu kebroborakan ini diakibatkan masih adanya pejabat bermental korup di dinas pendidikan.
Hal itu disampaikan Pjs Koordinator GeRAK Aceh Ashkalani, Sabtu (1/5/2010). Kata dia, para pejabat di Dinas Pendidikan Aceh saat ini telah terlanjur ikut ambil bagian dalam permainan kotor, yaitu disibukkan oleh tender proyek infrastruktur.
“Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota perlu merombak struktural di Dinas Pendidikan. Karena buntut kegagalan UN juga dipicu struktural di dinas pendidikan yang masih diisi orang-orang lama dan bermental korup,” ujarnya.
Pemerintah Aceh, kata Ashkal, seharusnya tidak lagi membebankan proyek infrastruktur kepada Dinas Pendidikan. Hal ini guna memicu dinas itu berkonsentrasi ke peningkatan pendidikan, bukan menangani tender proyek.
“Infrastuktur pendidikan biar dijalankan Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya berdasarkan usulan dinas pendidikan. Ini disebut singkronisasi aktivitas SKPA,” jelas Ashkal.
Jika pemerintah tidak merombak struktural di dinas pendidikan, Ashkal memprediksi wajah pendidikan Aceh tidak pernah berubah
“Pemerintah Aceh harus merekrut orang-orang murni yang berpikir ke arah pengembangan pendidikan, bukan orang yang bermental korup dan proyek,” lanjutnya.
Orang-orang murni yang dimaksud Ashakalani, yaitu putra Aceh yang menyelesaikan pendidikan di luar negeri dengan beasiswa Pemerintah Aceh. Lulusan luar negeri itu, kata Askhal harus diberdayakan dan ditempatkan di wilayah dinas pendidikan.
“Pemberian konvensasi belajar keluar negeri harus dijadikan sebagai bagian penting untuk peningkatan SDM di Aceh. Jadi bukan hanya berpikir untuk mendapatkan fee 5 persen dari total putra-putri Aceh yang belajar di luar negeri,” ketusnya.
Selain merombak struktur di dinas pendidikan, Pemerintah Aceh perlu melakukan torobosan baru dalam dunia pendidikan, salah satunya dengan menggodok ulang terhadap rencana strategi (Renstra) pendidikan yang selama ini dijalankan di Aceh.
Terkait pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh (TK-PPA) oleh Pemerintah Aceh, Askhalani menilai sangat positif. Tapi kata dia, tim itu benar-benar orang-orang yang peduli tentang pendidikan, bukan untuk kepentingan pribadi.
Dia meminta Pemerintah Aceh memberi wewenang kepada TK-PPA dalam menyusun konsep pendidikan yang ideal.
”Pembentukan tim itu khusus untuk membantu strategi perubahan fundamental pendidikan Aceh yang baik. Jangan sampai nantinya malah akan membuat pendidikan kacau atau berubah menjadi tim mafia pendidikan,” demikian Askhalani. (*/ha/min)
