Lhokseumawe – Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar menyatakan tim Pemerintah Aceh mulai membahas teknis pengelolaan dana hibah bantuan tsunami dari Asian Development Bank (ADB) senilai hampir Rp70 miliar. Meski nilainya tidak terlalu besar tapi dana itu bermanfaat bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Minggu lalu, kita sudah mengirim tim dari Pemerintah Aceh, ada kepala Biro Ekonomi, kepala Bappeda, dll., untuk membicarakan teknis (pengelolaan dana itu). Mungkin dalam pembicaraan terakhir nanti saya sendiri yang akan memimpin tim tersebut, sehingga akan clear secara tuntas. Sambil mengonfirmasi beberapa RPP yang lain dari dia (Kementrian Keuangan-red),” kata Wagub Nazar kepada Harian Aceh seusai buka puasa berama di Masjid Istiqamah PT Arun, Lhokseumawe, Minggu (29/8/2010). RPP ialah Rancangan Peraturan Pemerintah.
Menurut Nazar, awalnya dana hibah yang diperuntukkan untuk Aceh dan kemudian dibentuk dalam satu program microfinance, jumlahnya sekitar US$ 8,5 juta, di mana waktu itu dikelola oleh Penanaman Nasional Madani (PNM) yang merupakan BUMN di bawah Kemenkeu. “Mereka memang telah melaksanakan tugas, tetapi yang tersalur hanya sebagian kecil dengan berbagai hambatan dan kendala,” kata Nazar.
Oleh karena itu, lanjut Nazar, untuk mempercepat pelayanan, mendekatkan pelayanan dengan masyarakat, serta untuk menjamin supaya peruntukan dana itu benar-benar untuk Aceh, maka dirinya selaku wagub Aceh menyurati Menkeu hingga tujuh kali sejak tiga bulan lalu. Hasilnya sekarang, kata dia, secara prinsip Kemenkeu telah menyetujui dana hibah itu dikelola oleh Aceh dengan fund manager Bank BPD Aceh.
“Walaupun sedikit, tapi dana itu bermakna bagi masyarakat menengah ke bawah, ekonomi kecil. Makanya pada saat itu saya meminta dana tersebut dapat dikelola oleh Aceh dengan fund managernya BPD Aceh. Kemudian nanti baru disalurkan ke BPR, baru ke UKM, individu-individu, dan LKM-LKM. Jumlahnya sisanya sekarang kira-kira US$ 7,1 juta atau hampir Rp70 miliar,” katanya.(*/ha/nsy)
Belum ada komentar