Banda Aceh-  Konversi kawasan hutan menjadi non hutan terutama perkebunan rakyat yang diganti menjadi tempat budidaya kelapa sawit dinilai salah satu penyebab deforestasi hutan Aceh. Akibatnya, kondisi aktual hutan Aceh hingga kini masih diwarnai tindakan yang mengarah pada kerusakan dan degradasi hutan.

“Bencana alam selama empat tahun terakhir ini semakin meningkat drastis, disusul kemudian dengan konflik satwa dengan manusia. Degradasi dan penyusutan habitat menjadi penyebab utama konflik manusia dengan satwa,” ujar Dr Ir Muyassir yang menjadi pemateri pada seminar Lingkungan Hidup dalam rangka peringatan Hari Bumi di Aula AAC Dayan Dawood, Unsyiah, Kamis (21/4).

Rusaknya habitat satwa disebabkan kelalain pemerintah yang memberi izin pengelolaan hutan kepada investor. Selain itu, juga disebabkan tidak adilnya pemerintah dalam pengembangan ekonomi sehingga masyarakat di sekitar kawasan hutan mengekploitasi hutan dengan caranya sendiri.

“Hal tersebut menjadi cerminan bahwa pengelolaan hutan Aceh saat ini masih memilki citra kurang baik. Karena itu, konversi kawasan hutan Aceh masih memungkinkan jika dilakukan dengan persyaratan kawasan tidak bertentangan dengan undang-undang,” tambahnya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh TM Zulfikar dalam kesempatan yang sama mengutarakan, paradigma penguasaan dan pemanfaatan hutan dan Sumber Daya Alam berbasis pemerintah perlu segera diganti dengan yang berbasis masyarakat.

“Hal ini tentunya sesuai dengan tuntutan perkembangan nuansa demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” terangnya,

Menurut Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar yang menjadi keynote speaker dalam seminar itu, menjaga lingkungan bukan berarti mengorbankan rakyat di sekitar kawasan tersebut. Kata Wagub, perlu adanya suatu regulasi kuat secara nasional untuk pengelolaan hutan.

“Demikian juga dengan masyarakat yang juga harus peduli serta pro kepada lingkungan,” ujar Nazar.(*/ha/ mrz)

KOMENTAR