Bimbingan anak ABK dalam ruang Sumber Belajar (IST)
Bimbingan anak ABK dalam ruang Sumber Belajar (IST)

SEBANYAK 100 orang Guru Bimbingan Khusus (GBK) yang mewakili 90 sekolah inklusif di kabupaten Pidie (81 SD dan 9 SMP) mendapatkan pendalaman ilmu dan teknik khusus dalam melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) secara maksimal dalam proses pembelajaran di sekolah mereka.

Kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie dan didukung oleh USAID PRIORITAS tersebut berlangsung hingga Kamis kemarin (18/9) bertmepat di SKB Kecamatan Peukan Baro, Pidie.

Kadis Pendidikan Pidie yang diwakili oleh Kabid Dikdas H. Ruslan, S.Pd dalam sambutannya menegaskan bahwa dalam dunia pendidikan terutama Kurikulum 2013 tidak membedakan kondisi fisik anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

“Kurikulum 2013 mengedepankan sikap dan moral anak didik, tidak membedakan kondisi fisik anak. Kurikulum ini memberikan kebebasan dan menghargai perbedaan,” katanya dalam siaran pers yang diterima SeputarAceh.com, Jum’at (19/9/2014).

Sementara itu seorang guru dari SDN Cot Glumpang menyatakan pentingnya pendidikan inklusif bagi masyarakat yang memiliki anak ABK. “Pendidikan inklusif merupakan harapan masyarakat agar ABK dapat bersekolah di sekolah regular, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas khususnya bagi mereka yang mempunyai anak cacat. setelah mengikuti pelatihan ini, sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolah agar ABK tidak lagi berdiam diri di rumah,” jelas Tarmizi.

Selama 3 hari para peserta memperoleh berbagai materi pelatihan seperti: Landasan Hukum Pendidikan Inklusif, Konsep Pendidikan Inklusif, Melayani Perbedaan Individu dalam Pembelajaran, Gender di Sekolah, Profil Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (ABK), Manajemen Kelas Inklusif, dan Sistim Pembelajaran ABK.

Selain itu, peserta juga akan diajak untuk mengunjungi salahsatu sekolah inklusif selama setengah hari pada hari kedua untuk mendapatkan gambaran praktik yang baik pelaksanaan sekolah inklusif di Pidie. USAID PRIORITAS berharap sekolah yang banyak memiliki ABK dapat dikeluarkan SK Sekolah Penyelenggara Inklusif oleh Dinas Pendidikan agar sekolah memperoleh dana grant dari kemdikbud untuk pengembangan sekolahnya.[]