Pontianak – Situasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, masih mencekam hingga malam ini. Sebelumnya, Rabu (14/3) sekitar 200 orang berkumpul di sekitar Jembatan Kapuas I, tidak jauh dari markas Front Pembela Islam Kalimantan Barat. Mereka etnis dayak turun ke jalan dan berunjuk rasa di Kantor Polda Kalimantan Barat. Mereka datang dengan senjata tajam terhunus di tangan.

Para pemuda itu menuntut Front Pembela Islam Kalimantan Barat yang sudah membuka perwakilannya di Pontianak dibubarkan. Aksi itu adalah balasan atas aksi anggota FPI yang menurunkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap FPI, yang dipasang di asrama Pangsuma, Jalan Wahid Hasyim, Pontianak, Rabu (14/3).

Tidak jauh dari konsentrasi massa, ratusan anggota Brimob Polda Kalbar dan polisi berseragam dari polsek dan polres juga disiagakan. Polda berencana meminta bantuan pasukan brimob dari mabes Polri, untuk membantu keamanan Kota Pontianak.

Tadi malam, pasukan yang diterjunkan untuk mengamankan Pontianak terdiri dari 4 kompi brimob, sabhara Polda, Polresta, dan sejumlah polsek juga bekap dari pasukan TNI.

Akar Konflik di Pontianak

Komponen masyarakat di Kalimantan Barat yang bergabung dalam Forum Cinta Damai, menyayangkan tindakan aparat keamanan yang dinilai lamban dalam menangani keributan di Pontianak.

“Aparat keamanan seharusnya bisa mengambil tindakan yustisi (penegakan hukum) terhadap perbuatan yang melanggar undang-undang,” tegas Koordinator Forum Cinta Damai Hermayani Putera dalam siaran pers, Kamis malam (15/3).

Pernyataan Forum Cinta Damai ini terkait keributan antara kelompok adat dayak dan Front Pembela Islam (FPI) Pontianak pada Kamis. Kejadian itu Keri Akan buntut dari insiden penurunan paksa spanduk di depan Asrama Mahasiswa Pangsuma, Pontianak oleh simpatisan FPI pada sehari sebelumnya. Spanduk ini berisi penolakan terhadap keberadaan FPI di Kalimantan Barat.

Forum yang beranggotakan aktivis kemasyarakatan dan jurnalis tersebut, menilai keributan antarkelompok ini mengancam harmonisasi sosial dan mengusik rasa aman warga. Oleh karena itu, mereka mendesak aparat keamanan bertindak tegas dengan memahami akar permasalahan dan pemicu ketegangan kedua kelompok.

“Meminta pemerintah daerah memfasilitasi dialog komprehensif antargolongan, agar semua pihak mengedepankan kesalehan sosial dalam hidup bermasyarakat,” kata Hermayani.

Forum juga mengimbau warga menahan diri dan tidak terpancing isu menyesatkan. Mereka pun mengajak seluruh komponen masyarakat menguatkan kembali modal sosial pembangunan di Kalimantan Barat, yakni kedamaian, kerukunan, dan toleransi agama, etnik serta kelompok.

“Forum menyerukan semua pihak terus mengkampanyekan dan mempraktikkan budaya hidup rukun dan damai,” ujar Hermayani. (AR/MI)

KOMENTAR