Sigli, Seputar Aceh – Lembaga Swadaya Masyarakat Pidie Institute mendesak pihak-pihak terkait mengusut penyebab terjadinya devisit anggaran di Kabupaten Pidie. Terutama faktor yang menyebabkan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) devisit hingga Rp 100,5 milyar dalam dua tahun.

Koordinator Pidie Institute, Muharamsyah, Kamis, (11/12), mengatakan perlu dikaji hal apa saja yang memicu terjadinya devisit. Bukan hanya dikaji secara detail, bahkan bila perlu dibutuhkan sebuah pengusutan yang sistematis.

“Tidak ada pembangunan yang signifikan di Pidie dalam dua tahun ini. Ini tentu terkait dengan defisit anggaran yang terjadi. Jelas ini sangat merugikan masyarakat,” katanya.

Selain itu, kata Muharamsyah, bupati selaku pimpinan daerah harus bertanggung jawab terhadap masalah itu.

“Masalahnya, meski beban kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah dipotong, belum juga bisa menutupi devisit anggran. Ini harus dipertanyakan, ada apa di balik terjadinya devisit?” paparnya.

Muharamsyah mendesak masalah tersebut segera ditelusuri, sehingga masyarakat tahu ke mana mengalirnya dana APBK. Ia juga meminta aparat penegak hukum bisa mengusutnya.

“Kita menginginkan pemerintah lebih transparan dalam menggunakan anggaran setiap tahun,” pintanya. [sa-amr]

KOMENTAR