Seputaraceh

Siswa Banda Aceh Demo Tolak UN

Banda Aceh, Seputar Aceh – Ratusan siswa dari berbagai sekolah serta dewan guru yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Ujian Nasional (AMPUN) Aceh menyerang kantor DPR Aceh untuk menolak UN, Selasa (8/12) siang.

Siswa-siswi yang masih berseragam sekolah lengkap memadati gedung dewan dan menyampaikan aspirasinya. Mereka menuntut agar DPRD Aceh mendukung keputusan Mahkamah Agung yang melarang pelaksanaan UN di Indonesia.

Para pelajar beralasan, tidak meratanya fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki setiap sekolah di daerah menjadi faktor pemicu kesenjangan bagi siswa. Selain itu, UN juga mampu merusak psikologi yang dimiliki pelajar yang tidak lulus.

“Kami meminta bapak anggota dewan bersedia menemui kami dan membicarakan aspirasi kami sebagai siswa dan menyampaikannya ke Jakarta. Kami tidak butuh janji seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar koordinator AMPUN, Ory, dalam tuntutannya.

Sayuti, seorang guru, membacakan petisi di depan anggota dewan Aceh yang diwakili Sulaiman Abda.

“Indonesia saat ini ini belum bisa disamakan dengan negara maju lain, seperti Singapura dan Jepang, yang sistem pendidikannya lebih maju dan modern. Di Jakarta atau di kota besar, mereka sudah memiliki SDM dan fasilitas lengkap. Di daerah terpencil, hanya tersedia kapur tulis dan papan. Tidak adil jika di Indonesia masih dilaksanakan UN,” katanya.

Sulaiman Abda menerima sekitar 20 perwakilan demonstran untuk diajak berdiskusi di gedung dewan. Awalnya  para demonstran menolak ajakan itu. Tapi, Sulaiman Abda tetap berkomitmen melakukan diskusi di dalam ruangan.

Muncul ketegangan dalam diskusi antara anggota dewan dengan demonstran yang hadir. Tapi, masalah biasa diatasi.

Menurut hasil diskusi itu, anggota dewan bersedia menyampaikan aspirasi para siswa dan dewan guru.

“Insya Allah kami akan menyampaikan ini semua. Karena pada dasarnya kita semua satu ide. Saya harap, semua gagasan ini direvisi dengan bahasa lebih bagus untuk kita serahkan kepada menteri pendidikan dan Komisi 10 DPR yang bertanggungjawab terhadap pendidikan,” sebut Sulaiman Abda. [sa-amz]

Belum ada komentar

Berita Terkait