New York — Kepala Badan HAM PBB (UNHCR), Navi Pillay meminta adanya penyelidikan atas konflik agama di Provinsi Rakhine, Myanmar.

Pillay mengatakan, aparat keamanan yang dikirim untuk menghentikan kekerasan di provinsi bagian utara Myanmar tersebut justru dilaporkan melakukan penyerangan dengan target Muslim Rohingya. UNHCR mengatakan, sekitar 80.000 orang kini mengungsi akibat kekerasan antar komunal di Rakhine.

Kebanyakan pengungsi tinggal di tenda penampungan dan lebih banyak tenda kini dikirim melalui udara untuk membantu mereka. Kekerasan di Rakhine dimulai Mei silam ketika seorang perempuan etnis Rakhine Budha diperkosa dan dibunuh oleh tiga orang Muslim.

“Respons dari otoritas untuk mengatasi kekerasan komunal mungkin telah berubah dengan target tindakan keras terhadap Muslim Rohingya. Pada tanggal 3 Juni, sebuah serangan massa tak dikenal menewaskan 10 Muslim. Sejak saat itu, setidaknya 78 orang tewas dalam kekerasan, tetapi jumlah korban diperkirakan lebih tinggi.

“Kami menerima banyak laporan dari sumber independen terkait dugaan tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang yang dilakukan pasukan keamanan, dan bahkan hasutan yang mereka sampaikan dalam keterlibatan di kerusuhan,” kata Pillay.

Dia juga menyambut keputusan Pemerintah Myanmar yang mengizinkan utusan PBB untuk masuk ke Rakhine pekan depan, tetapi mengatakan ‘tidak ada pengganti untuk penyelidikan indpenden yang lengkap.

Ketakutan

UNHCR menyatakan, sekitar 80.000 pengungsi ditempatkan di sekitar Kota Sittwe dan Maungdaw. Juru bicara UNHCR Andrej Mahecic mengatakan, banyak orang yang takut untuk kembali ke rumah mereka.

“Sejumlah pengungsi mengatakan kepada UNHCR bahwa mereka ingin pulang untuk kembali bekerja, tetapi mereka takut atas keselamatan diri mereka,” katanya.

Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi baru-baru ini meminta dibuat undang-undang untuk melindungi hak kelompok etnis minoritas. Dalam pernyataan pertamanya di parlemen dia mengatakan, UU tersebut penting bagi Myanmar untuk menjadi negara demokratis sesungguhnya dengan saling menghormati.

Myanmar telah menjalani serangkaian reformasi politik yang diinisiasi oleh pemerintah yang didukung oleh militer. Tetapi sejumlah kawasan di negara itu masih terlibat konflik dan kekerasan, termasuk di Provinsi Rakhine.

Aktivis Indonesia Tuntut ASEAN

Sementara itu puluhan aktivis dari berbagai lembaga menggelar aksi di depan Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Jumat (27/7) lalu juga memprotes yang mereka sebut sebagai kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, Arakan, di Myanmar.

Para aktivis yang datang dari lembaga seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan, juga menuntut agar asosiasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) tersebut mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan jika negara tersebut tidak menghentikan tindak kekerasan terhadap etnis Rohingya.

“ASEAN harus malu karena sebagai organisasi yang terdiri dari negara-negara yang cinta damai, malah justru akan menjadikan Myanmar ketua tahun depan. Kita juga mengajak untuk memboikot pelaksanaan SEA Games 2013 mendatang di Myanmar, jika kejahata kemanusiaan masih berlangsung di Myanmar,” ujar Heru Susetyo, coordinator Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan. (Suara Pembaruan/VOA Indonesia)

KOMENTAR