Blangpidie – Puluhan warga dari Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot, Selasa (9/3/2010) melakukan  unjuk rasa ke gedung DPRK Aceh Barat Daya (Abdya). Mereka menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di kawasan tersebut.

Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 10 pagi hari itu mendapat pengawalan yang sangat besar dari polres Abdya yang langsung dipantau oleh kapolres Abdya AKBP Eddy Djunaidi,S.Ik. Selain menerjunkan personil inti dari Mapolres Abdya terlihat juga beberapa anggota yang berasal dari seluruh Polsek ikut serta melakukan pengamanan.

Sebelumnya dikabarkan bahwa aksi unjukrasa akan diikuti oleh ribuan pendukung program Bupati Akmal Ibrahim dalam rangka mendirikan PKS, tetapi hingga aksi demo berakhir pada pukul 12 siang terlihat jumlah massa yang datang dengan menggunakan beberapa mobil truk terbuka masih belum bertambah. “Kami tidak tau ada acara apa, tadi ikut-ikutan saja ketika diajak, gimana mau demo atau dukung soalnya lahan sawit saja kami tidak punya,” kata salah seorang warga.

Setelah sempat berorasi didepan gedung DPRK Abdya, beberapa perwakilan unjuk rasa diterima oleh para anggota DPRK Abdya di salah satu ruangan, kepada para anggota DPRK hari itu mereka meminta agar mau menandatangani surat dukungan agar bisa didirikannya PKS dengan saham pemerintah sebagai persyaratan utamanya serta tidak memberikan kepada swasta secara penuh.

“Kita meminta kepada para anggota yang ada disini agar mau menandatangani surat dukungan agar pemkab mendirikan PKS, kita tidak mau PKS dibangun oleh swasta secara penuh karena akan mempermainkan harga sawit milik rakyat nantinya,” Ujar Ali Imran salah seorang perwakilan warga.

Lebih lanjut Ali imran menuturkan bahwa dirinya memang tidak memiliki lahan sawit tetapi dia ikut serta melakukan aksi unjukrasa pada hari itu sebagai bentuk dukungan kepada para petani sawit yang dianggapnya memiliki kondisi yang sangat menyedihkan karena belum adanya program pemberdayaan yang jelas. “Jangan lagi anggota dewan disini bersikap tidak sejalan dengan bupati, karena bupati atau eksekutif memiliki program yang positif kepada masyarakat,” tuturnya.

Wakil ketua DPRK Abdya Elizar Lizam yang ikut serta didampingi beberapa anggota DPRK seperti Hakiman, Reza Mulyadi, Makhsalmina, Samsuar, M.Najib.Z, Jufri Hasan, Fakrurrazi Adamy, Hermansyah, RS.Darmansyah, Afdal Jihad dan Zul Ifan menyatakan dukungan mereka terhadap rencana pemkab abdya untuk mendirikan PKS. Bahkan mereka juga menolak disebutkan tidak menyetujui program tersebut.

Hanya saja DPRK Abdya khususnya Fraksi Partai Aceh (F-PA) menurut Elizar Lizam tidak menyetujui penggunaan dana Otsus untuk PKS karena bertentangan dengan undang-undang. “Kita mendukung secara penuh program PKS tersebut, tetapi penggunaan dana Otsus untuk PKS itu bertentangan dengan undang-undang, sebab penggunaan dana otsus telah diatur secara khusus,” Jelas Elizar Lizam.

Elizar Lizam menambahkan bahwa penggunaan dana Otsus lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur kerakyatan seperti jalan atau jembatan yang saat ini masih banyak yang belum bisa dibangun. “Ada banyak program untuk rakyat yang hari ini harus diprioritaskan, seperti pembangunan sarana jalan atau jembatan,” katanya.

Ketika para perwakilan demonstran  tetap bersikeras agar anggota dewan harus mendukung program pemkab untuk mendirikan PKS walaupun dengan memakai dana Otsus, Elizar Lizam yang memimpin sidang secara tegas menolak, tetapi Hakiman yang juga ketua Fraksi PA secara tiba-tiba mengambilalih sidang dan menyatakan siap mendukung aspirasi para warga hari itu. Bahkan ketika disodorkan surat pernyataan dukungan secara langsung Hakiman menyatakan siap mendukung dan menandatangani surat tersebut, walaupun para anggota lainnya tidak bersedia menandatanganinya.

Sekretaris Dewan (sekwan) Azwar. MR,S.Pd yang mengikuti acara pertemuan dengan warga secara spontan juga memberikan aplus dan bertepuktangan ketika Hakiman menandatangani surat pernyataan dukungan untuk PKS yang disodorkan oleh para warga tersebut. Sekwan langsung memberikan masukan kepada para anggota dewan dan warga agar bisa hadir kembali besok (hari ini-red) dengan membuat agenda sidang terbuka terkait masalah PKS tersebut. “Besok (rabu) kita akan surati seluruh anggota dewan dan perwakilan warga yang ada hari ini agar bisa hadir kembali untuk membuat keputusan masalah ini sehingga bisa selesai,” tutur sekwan.

Setelah penjelasan tersebut diutarakan oleh Sekwan, para perwakilan warga langsung membubarkan diri serta menyalami secara khusus Hakiman yang juga ketua fraksi PA.(fri)

(Harian Aceh)

KOMENTAR