Sigli – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Aceh (DPW-PRA) Pidie menyesalkan tindakan pembelian tiga mobil mewah untuk dinas Ketua DPRK setempat. Pembelian satu mobil jenis Toyota Fortune dan dua Honda CRV tersebut dinilai terlalu mewah untuk lembaga legislatif di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang terpuruk.

“Ironis memang kita lihat kemegahan yang dipertontonkan para wakil rakyat. Seharusnya di tengah-tengah kondisi himpitan ekonomi Pemkab Pidie yang hampir bangkrut, tidak seharusnya melakukan pengadaan mobil semewah itu, cukup terlebih dulu memakai mobil lama karena masih layak pakai,” kata Ketua DPW PRA, Affifuddin, dalam rilis yang dikirim, kemarin.

Affifuddin menyebutkan, pembelian tiga unit mobil mewah tersebut menghabiskan dana satu miliar lebih, yaitu mobil jenis Fortune sekitar Rp450 juta, dan dua unit jenis CRV diperkirakan per unitnya Rp350 juta, dan diplotkan dalam anggaran APBK 2010.

Pembelian itu, katanya, seperti menyayat hati rakyat, karena pemanfaatan anggaran lebih Rp1 miliar untuk membeli fasilitas transportasi. Padahal, lanjutnya, untuk anggaran beasiswa sudah 2 tahun tidak diplotkan karena  alasan ketiadaan dana. ”Di sisi lain ada yang sangat mendesak membutuhkan dana seperti pemberian beasiswa untuk mahasiswa, nyatanya sudah 2 tahun tidak dianggarkan,” ujarnya.

Aktivis PRA ini menduga adanya permainan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menggolkan lahirnya tiga unit mobil mewah tersebut. “Hal ini kami pikir bisa terjadi dikarenakan ada kongkalikong pihak Eksekutif dengan Legislatif khususnya dalam hal pengadaan mobil dinas baru tersebut,”tudingnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dewan (Sekwan), Ir. Iskandar Idris, M.Si, Kamis (29/4/2010), mengaku pihaknya tidak tahu menahu dengan pengadaan mobil bagi tiga pimpinan DPRK. Menurutnya, masalah itu ditangani oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD). ”Masalah pengadaan mobil dewan tidak termasuk tugas kami, tapi itu tugas Pak Amiruddin di Keuangan Daerah (Kadis PKKD, red). Tanya saja padanya,” kata Sekwan.

Sementara Kadis PKKD, Amiruddin, tidak berhasil dimintai keterangan. Saat hendak ditemui kemarin, Amiruddin sedang rapat di ruang Bupati. Meski sudah menunggu dua jam, wartawan tidak memperoleh keterangan dari Kadis DPKKD tersebut.(*/ha/muh)