Blangpidie – Ratusan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Sigupai (Sommasi), Rabu (17/3) melakukan unjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya).

Para pengunjukrasa meminta dewan menolak rencana Bupati Abdya Akmal Ibrahim yang akan mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan memakai dana yang bersumber dari otonomi khusus (Otsus).

Sommasi menilai bahwa dana Otsus tersebut lebih baik digunakan untuk pembangunan fasilitas publik lainnya yang hingga saat ini dianggap masih banyak yang belum terealisasi. “Kami butuh jalan dan jembatan, bukan pabrik kelapa sawit orang kaya,” teriak seorang ibu rumah tangga yang ikut beraksi.

Mereka juga menuntut supaya DPRK Abdya segera menyelesaikan terlebih dahulu persoalan program lahan sawit untuk rakyat seperti yang pernah dijanjikan oleh Bupati Akmal Ibrahim dengan memberikan lahan 2 hektar per KTP Abdya. Program tersebut hingga kini dinilai penuh masalah dengan menempatkan para kroni Bupati sebagai pemilik dari lahan yang diprogramkan itu.

Belum lagi persoalan lainnya seperti jalan dan jembatan yang hingga kini banyak yang telah rusak sehingga mengakibatkan ratusan hektar hasil perkebunan milik rakyat nyaris tidak dapat dimanfaatkan karena belum adanya akses transportasi ke lokasi perkebunan tersebut.

Para demontran yang mendatangi gedung DPRK Abdya sejak pukul 10.00 pagi terlihat mendapat pengawalan cukup ketat dari Polres Abdya yang ikut dibantu oleh puluhan personil Satpol-PP.

Beberapa perwakilan warga diterima oleh Ketua DPRK Abdya M Yusuf di ruang rapat bersama para pimpinan dan anggota DPRK Abdya. Mereka bersikukuh meminta kepada pihak DPRK Abdya agar menolak pembangunan PKS dan membentuk hak angket dewan untuk menyelidiki penyalahgunaan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati.

Selain itu mereka juga meminta agar DPRK Abdya segera memprogramkan pembangunan akses jalan dan jembatan yang dibutuhkan oleh banyak warga di beberapa kawasan di Abdya.

Wakil ketua DPRK Abdya Elizar Lizam, SE yang ikut mendampingi Ketua DPRK M.Yusuf secara tegas menyatakan bahwa persoalan PKS telah selesai, karena secara kelembagaan DPRK Abdya telah menyatakan menolak pembangunan PKS dengan memakai dana yang berasal dari uang rakyat seperti dana Otsus, APBN, APBA dan APBK.

DPRK Abdya krmudian mengeluarkan rekomendasi yang bunyinya akan segera menindak lanjuti pernyataan sikap warga dan mahasiswa. Dari 18 Anggota dewa yang hadir pada pertemuan dengan perwakilan warga tersebut, hanya 2 orang anggota yang menolak menandatangani rekomendasi tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Kedua anggota dewan itu adalah Lukman SE dan Nasrullah Us dari Partai Demokrat.(*/ha/fri )

KOMENTAR