Bireuen – Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, Ali Basyah Puteh membantah pertanggungjawaban dana distribusi logistik Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2009 ke KPKN Lhokseumawe di mark-up.

Menurut dia, ada penambahan pemakaian dana yang dicas ke dana tersebut. “Biaya untuk makan minum petugas distribusi logistik tidak disediakan, sehingga uang makan minum dicas ke dana distribusi logistik, sehingga ada dokumen pertanggungjawaban yang besarnya tidak sesuai dengan kebutuhan uraian pembayaran,” ujar Ali Basyah Puteh, Senin (12/4/2010).

Ali Basyah mengatakan, semua dokumen pertanggungjawaban dana distribusi logistik telah diserahkan ke KPKN Lhokseumawe. Sejauh ini tidak ada permasalahan dengan pertanggungjawaban tersebut. Jika pun ada belum diinformasikan ke KIP Bireuen.

Kalau sebelumnya ada kisruh antara anggota KIP dengan pegawai Sekretariat KIP soal pembagian dana lebih yang diduga dimark-up, yang berujung pada “penyingkiran” tiga kasub bag dan dua pegawai, Ali mengatakan, tidak ada kisruh (keributan) soal dana itu.

Dintanya apakah Ali Basyah tahu secara detail berapa dana yang diduga di mark-up agar dapat dihabiskan, Ali mengatakan dia tidak tahu detail meskipun laporan secara garis besar tetap disampaikan Sekretaris KIP kepadanya.

“Yang tahu banyak masalah itu Sekretaris KIP, M Zubair, mungkin bisa dikordinasikan lebih lanjut dengan dia, tetapi sejauh yang saya tahu tidak ada persoalan dalam hal pertanggungjawaban dana distribusi logistik untuk dua kali pemilu pada tahun 2009 itu,” kata Ali Basyah.

Sekretaris KIP Bireuen, M Zubair SH mengatakan, tidak ada penambahan pada kwitansi pertanggungjawaban dari Rp250 ribu menjadi Rp800 ribu per truk yang disewa untuk mengangkut logistik pemilu, supaya dana yang telah dialokasikan tetap habis terealisasi.

Namun, Zubair mengatakan, tidak ingat lagi kalau ada penambahan nominal biaya pada dokumen pertanggungjawaban dana distribusi logistik pileg dan pilpres tahun 2009 kepada KPKN Lhokseumawe. Tetapi dia tidak membantah kalau ada penambahan biaya pada dokumen pertanggungjawaban.

“Barang kali ada penambahan untuk biaya makan minum yang ditambahkan pada biaya distribusi logistik, meski dalam dokumen itu tidak disebutkan, karena untuk biaya makan minum tidak disediakan dananya. Saya tidak ingat persis berapa penambahan-penambahan itu,”  ujarnya.

Zubair yang juga sebagai Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Bireuen mengatakan, semua dokumen pertanggungjawaban disusun sesuai mekanisme yang ditetapkan, sehingga jika ada tudingan di mark-up hingga ada isu percekcokan antara anggota KIP Bireuen dengan pegawai sekretariat sama sekali tidak benar.(*/ha/del)

KOMENTAR