‘Merdekakan Rakyat Aceh’

Lhokseumawe – Ulama kharismatik, Tgk H Ibrahim Bardan meminta Pemerintah Aceh membantu lahan 2 hektar per jiwa supaya rakyat Aceh merasakan nikmatnya kemerdekaan. Ulama yang akrab disapa Abu Panton ini juga menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan rakyat Aceh hanya sebagai penonton proyek vital yang mengeruk gas alam.

Abu Panton yang merupakan pimpinan Dayah Malikussaleh mengatakan itu dalam tausyiahnya pada acara penutupan Kajian Tinggi ‘Aqidah Ahlusunnah Waljama’ah dalam rangka hari ulang tahun atau Haul Dayah Malikussaleh ke-35 di Pantonlabu, Aceh Utara, Minggu (16/5).

Menurut Abu Panton, terjadinya berbagai persoalan di Aceh dikarenakan kekosongan otak dan kekosongan perut masyarakatnya. Otak kosong dari aqidah dan ilmu pengetahuan, jauh dengan khalik dan agama. Jauh hubungan antar sesama karena perutnya kosong.

“Kita jangan berbuat rusak lagi di bumi Aceh ini sesudah baik-baik. Nampak kehancuran di bumi, laut dan darat akibat tangan manusia. Mengapa tiap tahun banjir, karena pemotongan liar. Siapa yang lakukan, Allah yang maha tahu. Kita tidak tahu, kalau tahu pun, kita sembunyi-sembunyi lah jangan sampai tertangkap, karena maklum orang miskin, cari makan dengan motong kayu, tidak ada jalan lain,” kata Abu Panton.

Abu Panton menyebutkan, “Kalau maunya jangan potong kayu, kan harus tanam ganja. Ganja pun tidak boleh tanam karena narkoba, apalagi yang kita harus tanam. Maka saya atas nama teungku dayah, memohon kepada Pemerintah Aceh supaya diberikan fasilitas lahan minimal dua hektar per jiwa orang Aceh,” kata Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) ini yang kemudian disambut riuh tepuk tangan hadirin.

“Diberikan lahan dan biaya supaya rakyat Aceh merdeka, pak gubernur. Merdeka seseorang penduduk, ada lahan tempat bikin rumah, ada lahan pertanian, ada pemasukan minimal Rp100 ribu per hari. Kalau pemasukan Rp15 ribu per hari, sedangkan pengeluaran Rp100 ribu per hari, nggak ada otak yang tenang, pak. Nggak ada hati yang nggak berdebar, pak. Timbul lah bermacam kemungkaran, timbul teroris dan kriminalitas,” tambah Abu Panton.

Kemudian, Abu Panton memberikan salah satu contoh kondisi kehidupan masyarakat Aceh selama ini. Sambil menatap ke arah Gubernur Irwandi Yusuf yang hadir pada acara tersebut, Abu Panton mengatakan, “Pak gubernur, di sekitar Pantonlabu (Aceh Utara), lebih kurang 300 keluarga yang bikin rumah di pematang rel kereta api, di pinggir sungai, cari makannya di kedai. Padahal lahan pertanian di Aceh masih luas,” katanya.

Ia menambahkan, “Mengapa untuk orang Singapura bisa kita berikan (lahan), untuk rakyat Aceh tidak bisa,” kata Abu Panton yang kembali disambut tepuk tangan hadirin. “Mengapa bagi pengusaha besar bisa dapat ratusan hingga puluhan ribu hektar lahan, mengapa untuk rakyat Aceh dua hektar per jiwa tidak dapat. Masya Allah, Aceh akan tenggelam tsunami lagi, pak gubernur. Oleh karena ini, kami atas nama ulama Aceh berharap supaya Aceh aman, makmur, bantulah rakyat Aceh. Tapi rakyat Aceh harus beriman dan bertaqwa kepada Allah”.

Pada kesempatan tersebut, Abu Panton juga menegaskan bahwa Aceh memiliki hasil bumi berupa gas alam. Tapi, kata dia, selama ini rakyat Aceh terkesan hanya menjadi penonton terhadap usaha pengerukan hasil bumi Aceh itu. “Jangan jadikan orang Aceh sebagai penonton proyek vital, penonton rel kereta api. Makna nonton, setelah dibangun rel kereta api, dibongkar lagi dan dibuang. Jadikanlah hasil bumi Aceh untuk rakyat Aceh supaya Aceh menjadi naggroe Baldatun Taibatun Warabul Gafur,” katanya.

‘Orang Lumpuh’

Menyikapi pernyataan Abu Panton, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam sambutannya, mengatakan, saat ini jumlah rakyat Aceh sebanyak 4,6 juta jiwa. Luas Aceh, kata dia, 5 juta hektar. “Itu sudah termasuk sungai, gunung, meunasah dan mesjid serta rumah. Kalau kita bagi 2 hektar per jiwa, artinya Aceh harus menjajah Sumatera Utara karena membutuhkan 9,2 juta hektar,” kata Irwandi yang sering tampil kocak pada hampir setiap kesempatan.

Karena itu, lanjut Gubernur Irwandi, tidak harus untuk semua warga Aceh dibantu lahan. Namun, kata dia, pokok persoalan bukan pada pembagian lahan. Ia mencontohkan, Bupati Aceh Utara sudah melakukan upaya bagi-bagi lahan untuk warga setempat. “Ternyata tanah yang dibagi itu, tidak digarap oleh rakyat. Kalau rakyat tidak berusaha sendiri, karena berharap dibangunkan oleh pemerintah, maka seperti orang lumpuh dibangunkan. Begitu dilepaskan pedagangan, langsung terduduk lagi,” katanya.

Meski demikian, kata Irwandi, Pemerintah Aceh akan terus melakukan upaya-upaya untuk menggerakan perekonomian masyarakat dan juga membangun infrastruktur publik. Ia memperkirakan 10 tahun ke depan tingkat kemakmuran Aceh akan melampaui provinsi lain. “Tahun pertama saya memimpin Aceh, angka kemiskinan Aceh 39,8 persen. Tiga tahun kemudian, turun menjadi 20,8 persen. Tahun depan turun dua persen, dua tahun lagi sudah sama dengan nasional,” kata Irwandi.

Ditemui seusai menutup Kajian Tinggi Aqidah Ahlussunnah Waljama’ah di Dayah Malikussaleh itu, Gubernur Irwandi mengatakan, rakyat Aceh tidak mau menggarap lahan yang telah diberikan oleh pemerintah, karena saat ini Aceh masih dalam fase paska bencana. “Ada banyak bantuan yang datang, sehingga masyarakat masih terpengaruh dengan mentalitas seperti itu,” katanya.

Tapi di sisi lain, tambah Irwandi, sekarang ini mulai banyak mantan kombatan yang pada tahun pertama dan kedua paska konflik meminta bantuan kepada pemerintah, kini mulai mengembangkan berbagai usaha. “Mereka minta bantuan kepada saya, saya berikan, dan mereka memanfaatkannya dengan baik sehingga ada yang sudah berkembang,” kata Irwandi Yusuf.nsy