Israel — Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menghadapi krisis menyusul partai Kadima mengancam akan keluar dari koalisi dengan Perdana Menteri Partai Likud atas isu pembebasan wajib militer untuk kaum Yahudi ultra-Ortodoks.

Shaul Mofaz, Ketua Partai Kadima, pada 2 Juli mengancam akan keluar dari koalisi kecuali dilakukan perubahan pada Undang-Undang Tal, yang membebaskan ultra-Ortodoks Yahudi untuk menjalani kewajiban militer ketika mereka dalam tahap studi agama.

Mofaz menegaskan, “Jika Netanyahu tidak menepati janjinya, maka krisis akan semakin parah dan tidak akan ada lagi kemitraan . Tidak ada jalan tengah di sini.”

Kadima, yang memegang kursi terbanyak di parlemen Israel, berkoalisi dengan partai Likud pada bulan Mei lalu dan setuju mendukung Netanyahu. Namun sebagai imbalannya Netanyahu harus merevisi Undang-Undang Tal.

Pada tanggal 2 Juli, Netanyahu membubarkan Komite Plesner, yang dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Tal, menyusul perpecahan di antara anggotanya.

Undang-Undang Tal dijadwalkan akan diganti pada bulan Agustus 2012, karena masa berlakunya akan berakhir.

Mofaz menambahkan “Komite itu didirikan sebagai bagian dari perjanjian (koalisi) antara Kadima dan Likud, sehingga pembubaran sepihak komite oleh Netanyahu tidak mengikat Kadima.”

Selasa (3/7), Shelly Yachimovich, pemimpin Partai Buruh, mengecam Likud dan Kadima, yang “menciptakan koalisi raksasa namun tidak dapat mencapai apapun termasuk kesepakatan tentang Undang-Undang Tal.”

Lebih dari 60.000 pria Yahudi ultra-Ortodoks saat ini dikecualikan dari wajib militer. Pengecualian tersebut tak ayal membuat marah masyarakat Israel. Pasalnya selain kelompok Yahudi ultra-Ortodoks itu, semua laki-laki Israel diharuskan untuk menjalani tiga tahun wajib militer, dan adapun untuk perempuan hanya dua tahun. (IRIB Indonesia)

KOMENTAR