Banda Aceh, Seputar Aceh- Pemerintahan Mahasiswa se-Aceh, Senin (16/11), menghadiri “duek pakat bersama di Banda Aceh untuk membahas perkembangan pembangunan Aceh dari segala sektor. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Aceh.

Pertemuan yang mengusung tema “Pemantapan Komunikasi Duek Pike Mahasiswa Demi Peumaju Aceh Pasca Rehab Rekon” tersebut terlaksana berkat kerjasama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEMA) IAIN Ar-Raniry dengan Tim Asistensi Gubernur Aceh Bidang Komunikasi.

Sekretaris Jenderal Bema IAIN, Muhammad Fazil, mengatakan agenda duek pike tersebut telah direncanakan tiga bulan terakhir, dengan membuat analisa-nalisa permasalahan yang sedang berkembang di Aceh.

“Duek pakat pemerintahan mahasiswa se-Aceh ini bertujuan menghasilkan rekomendasi bersama untuk jadi bahan masukan pemerintah Aceh untuk tercapainya good goverment,” ujar Muhammad Fazil.

Pertemuan yang diikuti 50 perwakilan mahasiswa dari delegasi pemerintahan mahasiswa se-Aceh, telah menghasilkan beberapa rekomendasi. Di antaranya, mendesak Pemerintah Aceh memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh, dalam proses pembangunan.

Mahasiswa juga meminta Pemerintah Aceh konsisten dalam pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tepat waktu diawal tahun 2010 dan megoptimalkan realisasi anggaran. Pada poin selanjutnya, pemerintah harus konsisten menerapkan dan menjalankan semua perencanan yang sudah disahkan. Mengupayakan pemberdayan ekonomi dan kesejahteraan mantan kombatan GAM dan korban konflik serta korban tsunami dengan program-program tepat sasaran, strategis dan berkelanjutan.

Rekomendasi lainnya, adanya audit oleh pemerintah Aceh terhadap semua sumber pemasukan Aceh, terutama yang bersumber dari dana pembagian hasil minyak dan gas. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengesahkan lima peraturan sebagai konsekuensi Pelaksanaan UUPA. Memastikan secara konkrit batas wilayah Aceh. Ketegasan dalam pelaksanan implementasi hukum secara objektif.

Dalam rekomendasi tersebut, mahasiswa juga menuntut Pemerintah Aceh membebaskan semua Tapol-Napol Aceh sesuai dengan semangat amnesti dan reintegrasi sebagaimana diamanahkan MoU Helsinki. Lalu, mempercepat hadirnya lembaga Komisis Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagaimana amanah  MoU Helsinki.

Mahasiswa juga mendesak Pemerintah Aceh menjalankan syariah Islam secara kaffah.

Presiden Mahasiswa IAIN Ar-Raniry, Herry Maulizar HR, mengatakan rekomendasi tersebut lahir setelah dilakukan pertimbangan dari berbagai wacana  gejala sosial, agama, politik, hukum, HAM dan budaya, yang sedang menjadi isu sentral di kalangan masyarakat Aceh.

“Ini adalah sebagai bentuk kesadaran mahasiswa untuk mengontrol kinerja eksekutif dan legislatif pemerintahan di Aceh,” kata Herry.[sa-jmg]

KOMENTAR