Jakarta — Saat memberikan sambutannya pada acara The Formal Launch of Strategic and The Strategic Review Forum “Peace & Reconciliation in Southeast Asia” di Ballroom, Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (17/07) kemarin, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa kemampuan Indonesia untuk menyelesaikan atau mengelola konflik secara damai dan secara internal telah menjadi ukuran untuk kematangan demokrasi.

Lebih lanjut ia menegaskan, demokrasi telah membuat Indonesia lebih kuat, lebih baik, lebih damai dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dalam semuanya ini, rekonsiliasi dan resolusi konflik telah menjadi bagian penting dari upaya untuk terus berubah ke situasi yang lebih baik.

“Saya memiliki beberapa pelajaran yang saya telah saya pelajari dari tahun-tahun saya berurusan dengan konflik. Karena itu saya ingin berbagai hal tersebut pada Anda pada hari ini,” tegasnya.

Selanjutnya Presiden SBY membeberkan tujuh resep resolusi konflik tersebut:

Pertama, Presiden SBY sangat percaya bahwa setiap konflik bisa dipecahkan melalui solusi politik damai. Fakta bahwa beberapa konflik tetap tidak terselesaikan setelah puluhan tahun, bahkan berabad-abad, tidak berarti bahwa mereka secara permanen tidak dapat didamaikan. Dalam kesemuanya ini kesabaran yang dikombinasikan dengan tekad, keberanian dan niat baik bisa memecahkanya.

Kedua, setiap konflik memiliki karakter tersendiri. Tidak ada dua konflik yang sama. Setiap konflik memiliki karakter, ritme, dinamika dan keistimewaan tersendiri. Memahami profil dari konflik secara komprehensif adalah langkah pertama dalam mencari formula yang tepat untuk memecahkannya. “Setiap fakta baru membantu penilaian kita. Intinya adalah bahwa konflik yang berbeda membutuhkan solusi yang berbeda. Meski kita menemukan solusi yang baik untuk konflik di Aceh dan konflik komunal di Ambon dan Poso, namun rumus ini tidak sepenuhnya berlaku untuk Papua yang memerlukan berbagai jenis solusi. Setiap detail, tidak peduli seberapa kecilnya, membantu keputusan,” tegasnya.

Ketiga, selalu lebih baik untuk mencegah konflik sebelum terjadi daripada memecahkanya setelah terjadi. Mencegah konflik sebelum terjadi lebih baik, lebih mudah, lebih murah, lebih aman, lebih cepat dan lebih efektif. Konflik horizontal yang terjadi di Maluku pada tahun 1999, misalnya, menyebabkan banyak kematian, kehancuran dan penderitaan. “Dengan demikian, memiliki alat yang tepat untuk deteksi dini sangat penting untuk pemerintah agar bisa mencegah meletusnya konflik dan kekerasan. Intelijen kita harus dilatih untuk menilai situasi secara akurat. Para pemimpin kita di tingkat provinsi dan kabupaten harus memiliki telinga hingga ke tanah dan polisi harus siap untuk bertindak pada saat itu juga untuk mencegah kekerasan. Deteksi dini yang mengarah pada pencegahan dini sangat menentukan antara hidup dan mati, antara perdamaian dan kekacauan,” tegasnya.

Keempat, rekonsiliasi dan resolusi konflik membutuhkan kepemimpinan. Fungsi dari kepemimpinan adalah untuk mengarahkan dan mendorong proses politik. Karena itu seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk membuat keputusan sulit yang kadang mengarah pada kejatuhannya sendiri. Tanpa kepemimpinan, proses perdamaian tidak akan memiliki energi dan akhirnya tidak ada kedamaian. “Ada risiko kegagalan yang tinggi, tetapi dalam situasi seperti itu kita harus bisa mengambil peluang,” tegasnya.

Kelima, ketika konflik tidak dapat diselesaikan, kita harus mengelolanya. Jika kondisi untuk penyelesaian tidak ada,konflik harus terus dijaga supaya terkendali. Hal ini berlaku juga untuk di Laut Cina Selatan, dimana 6 pengadu – 4 dari mereka dari ASEAN – terlibat dalam perselisihan teritorial dan yurisdiksi. “Negara-negara di kawasan itu harus membantu pengadu mengelola perselisihan mereka dan menjaga suhu konflik tidak terus meningkat,” tegasnya. Ia menambahkan, dalam situasi ini pemecahan jangka pendek harus dikedepankan dan pemecahan atas perselisihan untuk jangka panjang juga perlu dipikirkan. Ini semua tentunya demi stabilitas regional.

Keenam, dalam setiap konflik akan selalu ada jendela solusi. Meski jendela kesempatan atau momentum ini biasanya kecil dan sifatnya sesaat, tetapi bisa memungkinkan solusi. Bagian yang sulit bagi para pemimpin adalah untuk menemukannya dan tidak melewatkannya. “Di Aceh, jendela itu datang pasca tsunami. Di tengah keputusasaan yang sangat besar, kami melihat upaya perdamaian baru,” tegasnya.

Ketujuh, memajukan rekonsiliasi dan resolusi konflik selalu membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan pragmatik. Sementara pendekatan yang kaku seperti pendekatan militer tidak akan memberikan resolusi konflik. “Pendekatan dogmatis yang kaku cenderung tidak memberikan hasil. Saya yakin bahwa solusi militer murni tidak akan memberikan perdamaian,” pungkasnya. (jaringnews.com)

KOMENTAR