Banda Aceh, Seputar Aceh- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan The Asia Foundation, Kamis (29/10), meluncurkan buku Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) Aceh 2008, pada Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.

Direktur Eksekutif TKED, Agung Pambudhi, dalam presentasinya mengatakan, buku tersebut memotret tata kelola ekonomi daerah, berdasarkan persepsi 1.104 pengusaha di 23 kabupaten/kota di Aceh.

“Diharapkan buku ini bisa memberikan informasi tentang praktik tata kelola ekonomi daerah yang mendukung perkembangan dunia usaha dan menciptakan persaingan antar kabupaten/kota,” tutur Agung Pambudhi.

Menurut Agung, berdasarkan persepsi pelaku usaha, pengelolaan infrastruktur merupakan hal terpenting yang perlu diperhatikan pemerintah untuk mendorong perkembangan usaha.  Selain itu, pelaku usaha 67 persen di antaranya skala mikro dan kecil, memandang bahwa program pengembangan usaha swasta (PPUS) serta perbaikan akses pada lahan dapat membantu mereka mendorong perekonomian Aceh.

Survei yang didukung oleh program Economic Governance in Aceh – Support for Poor and Disadvantage Areas (EGA-SPADA) yang didanai Pemerintah Inggris (DFID) dan Multi-Donor Fund  for Aceh and Nias (MDF) ini menunjukkan bahwa, lebih dari 60 persen responden menilai pengelolaan jalan dan listrik di Aceh sudah baik.

Walaupun demikian, lanjut Agung, lama waktu perbaikan jalan di beberapa kabupaten memakan waktu yang sangat lama, mencapai  setahun.  Begitu juga dengan infrastruktur listrik, pemadaman listrik di Aceh relatif sangat tinggi, rata-rata mencapai empat kali dalam seminggu (bandingkan dengan 2 kali di 15 provinsi lain di Indonesia).

“Sebaliknya, lebih dari 60 persen responden menganggap bahwa kualitas air bersih masih buruk,” kata Agung.  [sa-jmg]

KOMENTAR