DEWAN Pengurus Pusat (DPP) Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) secara resmi melantik sebanyak 44 Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) MASATA, Sabtu (3/10/2020) bertempat di Ruang Serbaguna Gedung Plasa Telkom Jakarta Timur.
Pelantikan yang digelar secara hybrid (daring dan luring) dimulai pukul 09.00 WIB berlangsung secara serentak yang diikuti oleh ratusan pengurus dan tamu undangan.
Dalam pelantikan tersebut juga turut dihadiri Deputi Bidang Sumberdaya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Wisnu Bawa Taruna Jaya, mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku Ketua Dewan Pembina Pusat DPP MASATA.
Wisnu Bawa dalam kata sambutannya, mengatakan, MASATA harus menjadi garda terdepan bersama dengan pemerintah dalam pengembangan kepariwisatan di daerah.
“Kedepanya akan dilakukan beberapa kerjasama antara Kemenparekraf dengan MASATA dalam mensukseskan program Desa Wisata pada tahun 2021,” pungkas Wisnu Bawa.
Ketua DPP MASATA Panca R. Sarungu, juga menjelaskan, DPP MASATA menyelenggarakan pelantikan kepengurusan MASATA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya konsolidasi bagi soliditas organisasi yang memperkuat peran strategis MASATA sebagai perkumpulan yang menunjang pembangunan pariwisata Indonesia di tengah perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
“Didorong tanggung jawab terhadap masa depan pariwisata di Indonesia, MASATA ingin berpartisipasi dalam membantu Pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata kelas dunia didukung atraksi yang menarik, aksesibilitas yang mudah, dan amenitas yang berkualitas” ujar Panca.
Dilahirkan di destinasi utama pariwisata Indonesia, Denpasar (Bali) tanggal 4 April 2018, MASATA mendeklarasikan dirinya sebagai wadah kaum profesional pelaku, pemerhati, dan pecinta pariwisata yang memiliki kesamaan persepsi mendukung pariwisata berkelanjutan.
“MASATA ingin berkontribusi agar pariwisata menyumbang devisa terbesar, memajukan pariwisata berbasis masyarakat di daerah tujuan wisata tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; serta membangun desa, kawasan, dan destinasi wisata,” ucap Panca lebih lanjut.
Karena itu, MASATA ingin berkiprah untuk menyambung kepentingan kementerian/lembaga di pusat dengan pemerintah daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; serta membangun sinergitas dan kolaborasi antar-asosiasi/organisasi/perkumpulan pariwisata di pusat dan daerah.
DPP MASATA Aceh Dilantik
Dalam kesempatan yang sama, dari 44 DPD/DPC MASATA yang dilantik salah satunya juga termasuk kepnegurusan DPP MASATA Aceh.
Ketua DPD MASATA Aceh, Putri Syafrilia mengucapkan Alhamdulillah atas pelantikan yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu (3/10/2020) pagi berlangsung lancar.
“Alhamdulillah, semua berjalan lancar dan sukses untuk kita semua serta bermanfaat, semangat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di Aceh,” imbuh Putri.
Menurut Putri, dengan adanya pelantikan ini, maka secara hukum dan legalitas, DPD MASATA Aceh sudah bisa beraktivitas menjalan program-program yang dibuat serta bisa bekerja sama dengan semua lapisan dan elemen dalam mendukung pariwisata di Aceh.
“Kita mulai bergerak bersama seluruh stakeholder di Aceh, guna membangun dan mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bumi Serambi Mekkah ini. Semoga niat mulia kita diridhai oleh Allah SWT,” harap Putri.
Dewan Pembina DPP MASATA Aceh Mahyuzar yang juga ikut pelantikan daring ini mengatakan, kehadiran MASATA diharapkan juga mampu berperan dalam membangkitkan ekonomi masyarakat.
“Saya ucapkan selamat atas pelantikan MASATA yang ada di seluruh Indonesia, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 tetap berlangsung lancar. Saya berharap geliat wisata baiknya tetap terus digerakkan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru,” pungkas Mahyuzar.
Khususnya untuk MASATA Aceh, lanjut Mahyuzar harus terus bergerak dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk membangkitkan industri pariwisata.
“Gandeng semua stakeholder, kolaborasi dan kerja sama untik membangkitkan industri pariwisata dan pelaku UMKM. Sehinga perekonomian masyarakat dikawasan wisata juga dapat dipertahankan,” harap Mahyuzar yang juga mantan Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan tahun 2019 tersebut.
