Banda Aceh – Hasil analisis Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Kabupaten Aceh Barat terhadap dokumen APBK Aceh Barat selama beberapa periode terakhir, menyimpulkan bahwa komposisi alokasi anggaran untuk publik terus mengalami penurunan. Sementara anggaran belanja pegawai terus mengalami kenaikan.

Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Kampanye dan Pendidikan Publik GeRAK Aceh Barat, Baharuddin Bahari kepada wartawan, Minggu (7/3). “Ketidakberdayaan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di kabupaten ini, tidak terlepas dari tidak adanya keseimbangan komposisi alokasi anggaran belanja antara anggaran belanja langsung (belanja publik-red) dan belanja tidak langsung (belanja pegawai-red) dalam kebijakan anggaran,” jelasnya.

Menurutnya, memasuki tahun ketiga pasangan Ramli-Fuadri memimpin Aceh Barat, belum memperlihatkan perubahan yang fundamental bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan anggaran daerah tersebut dinilai telah mengangkangi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, di mana dalam UU tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa alokasi anggaran belanja untuk pelayanan publik dalam APBA/ APBK lebih besar dari alokasi belanja aparatur

Pada tahun 2007 di awal pemerintahan Ramli-Fuadri, alokasi anggaran belanja publik sebesar 45 persen atau Rp206 miliar dari total belanja daerah. Sementara di tahun 2008 grafiknya menurun menjadi 44 persen atau Rp211 miliar dari total belanja daerah.

Pada tahun anggaran 2009, alokasi anggaran belanja publik terus mengalami penurunan secara signifikan dengan nilai alokasi belanja sebesar 40 persen atau Rp194 miliar dari total belanja daerah. Dan klimaks kemerosotan anggaran belanja publik terjadi pada tahun anggaran 2010, dengan nilai alokasi belanja publik hanya sekitar 29 persen  atau Rp129 miliar.

“Dari hasil analisa data pada dokumen APBK Aceh Barat yang dilakukan GeRAK Aceh Barat, ketidakseimbangan alokasi anggaran belanja yang paling mencolok terjadi  pada tahun anggaran 2010. Dimana pada tahun anggaran 2010 terjadi penurunan alokasi anggaran belanja publik mencapai 11 persen, sementara alokasi belanja tidak langsung malah naik hingga 11 persen dibandingkan tahun anggaran 2009,” ungkapnya.(crd)

(Harian Aceh)

KOMENTAR