Jakarta – Kabupaten Jembrana, Bali telah sukses melaksanakan pemilihan umum dengan sistem elektronik (e-voting) untuk 54 kepala dusun di 31 desa yang dimulai sejak pertengahan tahun lalu.

“Dihitung-hitung e-voting ini jatuhnya lebih murah, menghemat anggaran lebih dari 60 persen, misalnya anggaran untuk kertas suara dihilangkan,” kata Kabid Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jembrana, Dewa Gede Ary Candra, di kantor BPPT Jakarta, Kamis.

Dewa datang bersama rombongan anggota Pansus e-voting DPRD Kabupaten Jembrana, kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbasis chip dan penerapan pemilu elektronik, meskipun baru di tingkat dusun.

Rombongan Pansus e-voting DRPD Kabupaten Jembrana tersebut datang untuk berkonsultasi dengan BPPT mengenai e-voting.

Selain menghemat di mana satu TPS menghabiskan Rp15-16 juta, lanjut dia, e-voting juga mempermudah masyarakat untuk melakukan pemilihan karena mereka tinggal menyentuh tombol pilihan, selain itu mempersingkat penghitungan suara yang hanya membutuhkan waktu tak sampai dua menit.

“Dengan e-voting satu TPS (tempat pemungutan suara) dari pagi hingga siang bisa menampung hingga 1.000 pemilih, sementara dengan sistem manual hanya selesai untuk sekitar 500-700 pemilih,” katanya.

Sistem e-voting, ujarnya, memerlukan kartu identitas berbasis chip. Sekarang ini hampir seluruh warga kabupaten Jembrana telah menggunakan KTP ber-chip.

Ia berharap, Jembrana bisa menuai sukses yang sama ketika e-voting diterapkan di tingkat pemilihan kepala desa dan kemudian di tingkat pemilihan kepala daerah (Bupati) yang akan digelar pada Agustus 2010.

Sementara itu, perwakilan dari BPPT, Asisten Direktur bidang kerja sama dalam negeri, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Samargi M Eng, mengatakan, BPPT bekerja sama dalam pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan Kabupaten Jembrana sejak 2001.

“Sekarang Pemkab ini sudah memiliki banyak SDM trampil dalam TIK, seperti 83 sarjana komputer. BPPT hanya berinisiatif, mereka sendirilah yang membuat sistemnya,” katanya.

Ia memperkirakan, jika pemilihan bupati membutuhkan anggaran Rp15 miliar, maka dengan e-voting dihitung-hitung bisa ditekan hanya Rp3 miliar.

(Antaranews)

KOMENTAR