Banda Aceh – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan terwujudnya kesepakatan damai yang kini sedang dinikmati masyarakat telah menjadikan Aceh sebagai provinsi paling demokratis di Indonesia.
“Kami melihat demokrasi berjalan baik di Aceh. Meskipun ada riak-riak kecil, namun perdamaian tetap terjaga sampai saat ini,” kata Irwandi saat membuka Musyawarah Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh di Banda Aceh, Rabu (28/4/2010).
Pernyataan itu disampaikan ketika menyampaikan sambutan pada Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Aceh.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov Aceh, Husni Bahri TOB, Gubernur mengatakan, nuansa demokrasi berbeda dengan daerah lain karena pemilihan umum diramaikan partai politik lokal yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).
Menurut Irwandi, masyarakat tidak takut lagi membicarakan masalah politik karena kondisinya jauh berbeda ketika Aceh masih diselimuti konflik. Politik dibicarakan di mana-mana, di warung kopi sekali pun, ujarnya.
Selain itu, masyarakat Aceh juga sudah dewasa dalam berpolitik. Mereka tahu memilih mana yang terbaik, meskipun kepercayaan sudah mulai berkurang terhadap parpol.
“Ini merupakan tantangan bagi partai politik guna mengembalikan kepercayaan tersebut, yang dibuktikan dengan kerja nyata,” ujarnya.
Gubernur mengajak komponen partai politik menjadi aktor dalam merawat perdamaian dan berperan membangun Aceh lebih bermartabat.
Menurut dia, kader partai politik yang duduk di lembaga legislatif, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota agar mampu melahirkan kebijakan berkualitas, bukan kuantitas.
“Kami mengharapkan dukungan partai politik dalam melahirkan qanun berkualitas. Bukan qanun yang melahirkan kontroversi di tengah masyarakat,” tandas Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.(*/ha/ant)
