Home Berita Pengadaan Mobil Unsur Pimpinan DPRK Aceh Selatan Dikritik

Pengadaan Mobil Unsur Pimpinan DPRK Aceh Selatan Dikritik

Tapaktuan – Pengadaan mobil dinas untuk unsur Pimpinan serta penyewaan mobil bagi pimpinan Fraksi dan Komisi di DPR Kabupaten Aceh Selatan menuai kritik. Pasalnya pengadaan tersebut menggunakan dana APBK yang seharusnya lebih difokuskan kepada pembangunan daerah.

Koordinator South Aceh Institute (SAIn) Adi Darmawan yang menilai, kebijakan pimpinan dewan dan seluruh anggota DPRK dalam pengalokasian dana untuk itu, menunjukkan alokasi APBK Aceh Selatan saat ini belum memihak kepada masyarakat Aceh Selatan.

“Kebijakan ini justru dikhawatirkan dapat mencoreng lembaga terhormat itu, sebab masyarakat berharap banyak kepada anggota DPRK Aceh Selatan periode ini dapat membawa perubahan terhadap kabupaten ini menjadi lebih baik,” kata Adi, Jumat (9/7/2010) kemarin.

Adi menjelaskan, untuk pengadaan mobil bagi pimpinan dewan telah menyerap APBK setempat sekitar Rp1 miliar lebih, masing-masing untuk pembelian 1 unit Mobil Mitsubishi Fajero untuk Ketua dewan senilai Rp480 juta dan Toyota kijang Innova seri G untuk masing-masing wakil pimpinan dewan dengan harga Rp280 juta. Selain itu, ditambah lagi dengan dana sewa mobil dinas baru kepada 8 orang Ketua Fraksi dan Komisi yang berkisar antara Rp5-6 juta/bulannya.

SAin menilai, kebijakan ini sangat melukai hati rakyat Aceh Selatan. Terkesan, anggota dewan cenderung hidup mewah dan glamour. Soalnya kebijakan pengalokasian anggaran  tersebut justru diambil ketika anggaran APBK Aceh Selatan terus mengalami penurunan dan defisit yang sangat besar.

Sementar itu, Zirhan, SP, anggota DPRK Aceh Selatan, menerangkan, pada mulanya seluruh anggota dewan sepakat tidak ada pengadaan mobil dinas untuk unsur pimpinan sebab masih ada mobil dinas pimpinan yang lama.

Namun setelah dikeluarkannya surat dem terhadap dua mobil dinas Wakil Ketua DPRK oleh eksekutif, pimpinan dewan tidak lagi memiliki kendaraan dinas, sedangkan untuk ketua, mobil yang sekarang ini kondisinya sudah tak layak pakai. Semasa ketua yang lama mobil tersebut sempat mengalami “Jim” atau mati total.

“Atas dasar pertimbangan itu, sepakat dialokasikan kembali anggaran untuk pengadaan mobil dinas untuk pimpinan,” katanya anggota Dewan dari Fraksi PA ini, Sabtu (10/7).(*/ha/can)

KOMENTAR

Exit mobile version