Jakarta – Selain mentrasfer dana perimbangan ke daerah, pemerintah pusat juga menganggarkan dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp49,3 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 2011.

“Jumlah ini, naik Rp19,1 trilun atau 63,2 persen dari APBN-P 2010 yang sebesar Rp30,2 triliun,” ujar Presiden SBY saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2011 di Jakarta, Senin, 16 Agustus 2010.

Menurut Presiden, alokasi anggaran itu terdiri dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp10,3 triliun dan Dana Penyesuaian sebesar Rp39,0 triliun.

Dana Otonomi Khusus itu, dialokasikan masing-masing untuk Papua sebesar Rp3,1 triliun, Papua Barat sebesar Rp1,3 triliun, dan Aceh sebesar Rp4,4 triliun.

Selain dana otonomi khusus, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp1,4 triliun.

“Meningkatnya dana otonomi khusus ini merupakan komitmen dan tekad kita, pada upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua, Papua Barat dan Aceh,” ujar Presiden.

Pemerintah, kata SBY, berharap Dana Otonomi Khusus itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat.

“Namun, saya juga meminta dilaksanakan pengawasan yang lebih efektif dalam penggunaan Dana Otonomi Khusus tersebut.”(*/vvn)

KOMENTAR